Agenda Terselubung di Balik Rencana 15 Negara Barat akan Akui Negara Palestina

Prancis dan 14 negara Barat lainnya menyerukan pengakuan negara Palestina, kata diplomat utama Prancis pada hari Rabu.

Para menteri luar negeri dari 15 negara pada Selasa malam mengeluarkan pernyataan bersama setelah konferensi di New York, Amerika Serikat yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Pernyataan bersama itu bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

"Di New York, bersama dengan 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang negara-negara yang belum melakukannya untuk bergabung bersama kami," tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di platform X, seperti dilansir France24, Kamis (31/7).

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri dari negara-negara: Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

Presiden Emmanuel Macron mengumumkan pekan lalu bahwa ia akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina pada bulan September, yang memicu penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat.

Prancis berharap dapat membangun momentum menuju pengakuan formal terhadap negara Palestina.

Pada hari Selasa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil berbagai “langkah substantif”, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

Langkah Starmer, yang sejalan dengan Paris, akan menjadikan kedua sekutu Eropa tersebut sebagai negara G7 pertama yang melakukannya.

Dalam pernyataan tersebut, ke-15 negara menegaskan "komitmen tak tergoyahkan mereka terhadap visi solusi dua negara."

Sembilan dari negara penandatangan yang belum mengakui negara Palestina menyatakan “kesediaan atau pertimbangan positif dari negara mereka” untuk melakukannya, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Sebanyak 17 negara ditambah Uni Eropa dan Liga Arab selama konferensi juga menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan mengakhiri kekuasaannya atas Gaza, dalam upaya untuk mengakhiri perang yang menghancurkan di wilayah Palestina tersebut.

Namun di balik itu semua, negara-negara Barat tersebut juga menekankan perlunya penyatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina dan pelucutan senjata terhadap Hamas dan semua kelompok perlawanan.

Para menteri juga menyambut baik komitmen yang diungkapkan oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada 10 Juni, yang mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Mengutuk serangan teroris 7 Oktober 2023

2. Menyerukan pembebasan para sandera dan perlucutan senjata Hamas

3. Berkomitmen untuk mengakhiri sistem pembayaran kepada para tahanan

4. Berkomitmen untuk melakukan reformasi pendidikan

5. Berkomitmen untuk menyerukan pemilu dalam satu tahun guna mendorong pembaruan generasi

6. Menerima prinsip Negara Palestina yang tanpa militer

Terutama pada poin nomor dua soal pelucutan senjata, Hamas April lalu sudah menegaskan mereka bersedia berunding soal apa pun kecuali permintaan pelucutan senjata karena dengan melucuti senjata sama artinya dengan menyerah.

Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas, April lalu mengatakan kepada Aljazeera Arabic, mereka “terbuka terhadap semua tawaran yang meringankan penderitaan rakyat Palestina.” Tetapi, rancangan usulan Israel terbaru menuntut Palestina agar setuju untuk “menyerah.”

“Menyerah bukanlah pilihan bagi Hamas. Kami tidak akan menerima pemaksaan atas keinginan rakyat kami. Hamas tidak akan menyerah, dan tidak akan mengibarkan bendera putih. Kami akan menggunakan semua kartu tekanan terhadap penjajahan,” tegasnya.

Abu Zuhri menuturkan, Hamas tidak akan menerima tuntutan apa pun untuk melucuti senjata, dengan mengatakan bahwa "selama ada pendudukan, perlawanan akan terus berlanjut".

"Permintaan untuk melucuti senjata Hamas bahkan tidak dapat diterima untuk didengar. Ini bukan hanya garis merah, ini adalah sejuta garis merah."

“Semua orang harus memahami bahwa ini hanyalah mimpi – khayalan belaka. Itu tidak dapat dicapai," kata Abu Zuhri.

Negara-negara Barat itu juga didorong untuk memperkuat hubungan mereka dengan Israel, dengan seruan untuk menjalin hubungan normal dan menyatakan kesediaan untuk memulai diskusi mengenai integrasi regional Negara Israel. "Kami menyatakan tekad kami untuk bekerja dalam membangun arsitektur bagi 'hari setelah' di Gaza yang menjamin rekonstruksi Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pengecualiannya dari pemerintahan Palestina," demikian pernyataan bersama tersebut.