Miris, Pemukim Israel Halangi Akses Anak-Anak Palestina ke Sekolah Sampai Tembakkan Gas Air Mata

Misi Israel menduduki wilayah Palestina seakan tak pernah padam. Teranyar, pemukim Israel membuat pagar berduri dalam semalam demi menghalangi warga Palestina melintas.

Adalah Hajar dan Rashid Hathaleen, dua saudara kandung asal Palestina, setiap hari berjalan kaki menuju sekolah dari tempat tinggal mereka di pinggiran Umm al-Khair, yang terletak di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Namun, ketika kegiatan belajar mengajar dimulai kembali pekan ini setelah perang Iran, jalur mereka menuju pusat desa tiba-tiba terhalang oleh kawat berduri.

Rekaman video yang diterima dari warga Palestina menunjukkan bahwa kawat tersebut dipasang oleh pemukim Israel dalam semalam. Warga setempat menilai pagar darurat ini merupakan bagian dari upaya pemukim untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah tersebut.

Di daerah tersebut, tindakan pembongkaran bangunan yang didukung negara, pembakaran, vandalisme, dan kekerasan oleh pemukim yang sering kali berujung pada kematian kerap terjadi, dan jarang sekali diproses secara hukum.

Sebelumnya, kondisi warga desa ini telah disorot dalam film dokumenter pemenang Oscar 2024 berjudul No Other Land. Namun, publikasi tersebut tidak banyak berpengaruh dalam mengurangi kekerasan maupun perebutan lahan. Warga desa berpendapat bahwa Israel memanfaatkan situasi perang Iran untuk memperketat kontrol atas wilayah mereka.

Dalam kondisi perang, militer memberlakukan pembatasan pergerakan tambahan dengan alasan keamanan, yang semakin mengisolasi wilayah Palestina. Di sisi lain, serangan dari pemukim justru meningkat.

Khalil Hathaleen, kepala dewan desa dan anggota keluarga besar yang mendominasi populasi di Umm al-Khair, menyatakan bahwa para pemukim memanfaatkan kondisi perang untuk merebut lahan, menebang kebun zaitun, serta melakukan penyerangan ke desa-desa sekitar pada malam hari.

"Ini menjadi kesempatan bagi pemukim untuk melakukan apa saja tanpa aturan," ujarnya, seperti yang dikutip dari laporan Associated Press. Seperti yang terjadi di Israel, anak-anak Palestina juga sempat belajar dari rumah sebelum gencatan senjata pekan lalu akibat ancaman serpihan rudal yang jatuh, yang menyebabkan sekolah ditutup.

Pada Senin (13/4) dan Selasa (14/4), Hajar, Rashid, dan teman-teman mereka menunggu di dekat bendera Israel, kawat berduri, serta pohon-pohon yang baru saja ditebang. Orang tua dan pemimpin desa meminta agar anak-anak diizinkan untuk melintas.

Namun, pada Senin, menurut video yang beredar, mereka justru disambut dengan gas air mata dan granat kejut yang ditembakkan oleh orang-orang bersenjata dari sebuah truk putih tanpa tanda, termasuk beberapa tentara berseragam. Militer Israel mengungkapkan bahwa pasukan mereka menggunakan "alat pembubaran massa" di luar Carmel, permukiman yang berdekatan dengan Umm al-Khair.

Mereka mengakui bahwa anak-anak berada di lokasi, tetapi menyatakan bahwa tindakan tersebut ditujukan kepada orang dewasa, bukan anak-anak. Dewan Regional Har Hevron, pemerintah lokal permukiman di wilayah tersebut, tidak memberikan tanggapan terkait pemasangan pagar.

Pola Pemukim Israel

Selama beberapa dekade, masyarakat Badui serta penduduk lainnya telah memanfaatkan jalur sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang menghubungkan Khirbet Umm al-Khair dengan pusat desa.

"Kami bertekad untuk tetap mempertahankannya," ungkap Khalil. Jalur tersebut, yang dilindungi dengan kawat berduri, menjadi simbol pembatasan pergerakan warga Palestina di tengah meningkatnya jumlah permukiman Israel di Tepi Barat.

Menurut warga Palestina, pola ini kerap terjadi: pemukim mendirikan pagar atau mengklaim lahan pertanian yang mereka yakini sebagai milik mereka, dan memperkuat klaim tersebut dengan dukungan dari militer Israel.

Khalil menambahkan bahwa meskipun pasukan Israel kadang-kadang menahan pemukim, mereka lebih sering membiarkan tindakan tersebut berlangsung tanpa intervensi.

"Kami tidak mendapatkan solusi," tegasnya.

Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai ilegal menurut hukum internasional. Namun, Israel berpendapat bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah sengketa dan status akhirnya harus ditentukan melalui negosiasi.

Beberapa pos permukiman dibangun tanpa izin dari pemerintah Israel, yang terkadang membongkar bangunan tersebut, tetapi dalam banyak kasus, mereka justru membiarkannya berdiri atau bahkan melegalkannya secara retroaktif.

Menurut Khalil, unit administrasi sipil militer Israel menyarankan agar siswa menggunakan jalur alternatif. Namun, orang tua merasa jalur tersebut hampir dua kali lebih panjang dan lebih berbahaya karena harus melewati dekat Carmel.

"Kami sangat khawatir sebagai orang tua dan warga bahwa pendudukan (Israel) dan tentara akan menyerang para siswa," kata Al-Mutasim Hathaleen, salah satu orang tua. Pada hari Selasa, beberapa siswa akhirnya mencapai sekolah dengan bus melalui jalur alternatif, tetapi ruang kelas terlihat setengah kosong dan area bermain sepi. Pada Rabu (15/4), kegiatan belajar tidak berlangsung karena pemotongan gaji guru oleh Otoritas Palestina di wilayah tersebut.

Meski demikian, menurut Khalil, pada Kamis (16/4) anak-anak berencana untuk kembali mencoba melewati jalur biasa. Usaha tersebut dianggap berisiko, mengingat meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat. Pejabat dan pemimpin militer Israel baru-baru ini juga memperingatkan tentang meningkatnya tindakan tanpa hukum oleh kelompok tersebut. Sepanjang tahun 2026, setidaknya 35 warga Palestina telah tewas akibat tindakan tentara dan pemukim Israel di wilayah itu. Dari jumlah tersebut, delapan orang dibunuh oleh pemukim—angka yang setara dengan total sepanjang tahun 2025.

Kelompok hak asasi manusia Israel, B'Tselem, menyatakan bahwa kekerasan harian yang mereka sebut tidak terkendali mencerminkan kebijakan pemerintah Israel, terutama karena banyak pelaku merupakan anggota militer cadangan.

"Milisi ini sepenuhnya didukung oleh negara Israel dan menikmati impunitas penuh untuk membunuh, menyerang, dan menjarah warga Palestina," demikian pernyataan mereka.