Terungkap! Ada Modus Pencucian Uang Lewat Sponsor Klub Sepak Bola

Polisi juga menangkap tiga tersangka dan mereka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar

PPATK berperan krusial dalam mencegah pencucian uang dari judi online melalui pemantauan dan penghentian transaksi.

Transaksi judi dikumpulkan melalui sistem deposit dan withdraw, lalu dialirkan ke perusahaan milik para tersangka.

Modus operandi judi online semakin beragam di tengah upaya pemerintah memberantas aktivitas ini.

Pelaku memanfaatkan layanan money changer untuk menyamarkan asal-usul dana yang didapatkan dari aktivitas ilegal tersebut.

Ivan mengungkapkan, puluhan negara itu mayoritas atau paling banyak berada di kawasan ASEAN.

Terkait pemblokiran 5.000 rekening yang dilakukan PPATK, sejauh ini tidak ada yang mengajukan keberatan atau protes.

PPATK menambahkan, kondisi terdesak keuangan membuat mereka nekat mengadu nasib dengan judi online.

Natsir menjelaskan, PPATK mendapatkan informasi mengenai transaksi keuangan itu dari para penyedia jasa keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi dari judi online di Indonesia hingga kuartal 1 2024 lebih dari Rp600 triliun.

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT.

PPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.

Petugas Imigrasi Bali berhasil menggagalkan upaya pelarian seorang buronan Interpol asal Inggris di Bandara I Gusti Ngurah Rai, menunjukkan efektivitas sistem pengawasan perbatasan Indonesia.

Imigrasi Bali berhasil menghentikan pelarian seorang buron Interpol Inggris berinisial SL di Bandara Ngurah Rai, menunjukkan komitmen Bali bukan tempat persembunyian kriminal lintas negara.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengeksekusi dan menyerahkan aset hasil kejahatan perjudian online senilai Rp58,18 miliar kepada negara.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan studi banding ke Bidhumas Polda Metro Jaya untuk memperkuat strategi komunikasi publik PPATK di era digital yang dinamis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening karena berisiko tinggi dan dapat menyeret pemiliknya ke ranah hukum.

PPATK juga melakukan pemutakhiran data pihak pelapor secara berkala dan melakukan deteksi dini potensi risiko pola transaksi lintas perbatasan.