Ternyata Ini Alasan 74 Persen Masyarakat Pilih Tak Lapor Praktik Politik Uang

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyoroti tingginya partisipasi pilkada yang berbanding terbalik dengan rendahnya keterlibatan masyarakat pasca-pemilu, memicu pertanyaan tentang kualitas demokrasi dan dugaan politik uang.

Survei terbaru ERC Uniper menunjukkan mayoritas warga Pangkalpinang, atau 62,06%, tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada Ulang 2025. Simak bagaimana kesadaran demokrasi di Pangkalpinang semakin matang.

Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka

Politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.

Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November-4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden

Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.

Data-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.

Populi Center merilis hasil survei tentang respon publik terhadap isu politik dinasti.

Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.

Peristiwa itu terjadi di Dusun Plongkowati, Desa Madukoro Baru, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Rabu (17/6) malam.

Agus mengatakan WNA itu sempat diberi peringatan oleh petugas ketika berada di gate tol.

Kabar awalnya muncul dari unggahan salah satu abdi dalem di akun media sosial Threads.

Gubernur dapat mengupayakan kompensasi melalui daerah lain yang masih memiliki ketersediaan lahan untuk menjaga luasan LBS.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Di tengah perhelatan pesta sepak bola dunia, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap masa depan sepak bola nasional.

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.