Sorot
{{caption}}
Gaya Pramono Anung Jajal Ring Tinju, Ampuh Tekan Tawuran

{{caption}}
IHSG Diprediksi Lesu, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini 19 Mei 2026

{{caption}}
Sindikat Pencuri Aki di Priok Resahkan Sopir, Beraksi saat Truk Melaju

{{caption}}
Eks Wamenaker Noel: Saya Lebih Banyak Selamatkan Duit Rakyat Dibanding KPK

{{caption}}
Pernah jadi Menag Ad Interim, Muhadjir Effendy Buka Suara usai Diperiksa KPK

{{caption}}
Liburan Berakhir Petaka, Dua Remaja Tewas Terseret Ombak di Pantai Labuhan

Topik Terkait
{{caption}}
Paradoks Partisipasi Pilkada: Warga Ramai ke TPS, Tapi Minim Terlibat Kebijakan Daerah?

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyoroti tingginya partisipasi pilkada yang berbanding terbalik dengan rendahnya keterlibatan masyarakat pasca-pemilu, memicu pertanyaan tentang kualitas demokrasi dan dugaan politik uang.

{{caption}}
Trivia Pilkada: Survei Ungkap 62% Warga Pangkalpinang Tegas Tolak Politik Uang

Survei terbaru ERC Uniper menunjukkan mayoritas warga Pangkalpinang, atau 62,06%, tegas menolak praktik politik uang dalam Pilkada Ulang 2025. Simak bagaimana kesadaran demokrasi di Pangkalpinang semakin matang.

{{caption}}
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik

Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka

{{caption}}
SMRC: Politik Uang Tidak Berjalan Efektif Dalam Pemilu 2024

Politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.

{{caption}}
Survei Terbaru Litbang Kompas: 60,7 % Responden Sebut Gibran Cawapres Hasil Dinasti Politik

Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November-4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden

{{caption}}
Hasil Survei Populi: Masyarakat Cemas Permainan Politik Uang di Pilpres 2024

Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.

{{caption}}
SMRC: 75 Persen Responden Tak Suka Jokowi Bangun Politik Dinasti

Data-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.

{{caption}}
Survei: 62,1 Persen Publik Tak Masalahkan Politik Dinasti

Populi Center merilis hasil survei tentang respon publik terhadap isu politik dinasti.

{{caption}}
Survei Litbang Kompas: 63,7 Persen Publik Setuju Politik Dinasti Dibatasi

Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.

{{caption}}
Pemkot Jaktim Klaim Angka Tawuran Turun Drastis Usai Tersedia Ring Tinju

Pemkot Jaktim mencatat jumlah tawuran pada 2025 mencapai 132 kejadian dan hingga Mei 2026 angka itu turun drastis.

{{caption}}
Pramono Resmikan Arena Tinju Demi Tekan Tawuran di Jakarta

Pramono menyatakan bahwa setelah adanya ring tinju, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah tawuran di Pasar Rebo dan daerah sekitarnya.

{{caption}}
Republika Kecam Keras Zionis Israel yang Culik Jurnalisnya

Sembilan WNI diculik Zionis Israel di tengah pelayaran mereka dalam misi kemanusian menuju Jalur Gaza.

{{caption}}
Muhadjir Effendy Angkat Bicara setelah Jalani Pemeriksaan KPK

Muhadjir akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2022.

{{caption}}
Langgar Gencatan Senjata, Operasi Militer Israel Tewaskan Komandan Brigade Al-Qassam di Gaza

Kelompok Hamas mengumumkan kematian salah satu komandan mereka di Gaza Izz ad-Din al-Haddad akibat serangan Israel.

{{caption}}
Dari Jet Tempur Hingga Radar, Ini Daftar Alutsista Baru TNI Beserta Kemampuannya

Presiden Prabowo kemarin secara resmi menyerahkan alutsista anyar kepada TNI AU.

{{caption}}
Anggota Bawaslu Usul RUU Pemilu Atur Blacklist Pelaku Politik Uang

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

{{caption}}
Bawaslu Goes to School: Edukasi Demokrasi Intensif untuk Pemilih Pemula di Bantul

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

{{caption}}
KPK Lapor Presiden dan DPR RI soal Hasil Kajian Tata Kelola Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.