Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh agenda pembangunan ekonomi yang telah disusun pemerintah akan terus dilanjutkan pada tahun politik 2024 mendatang.
Pemerintah akan tetap fokus menyelesaikan pondasi pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, terutama pembangunan infrastruktur.
kata Sri Mulyani dalam acara webinar Business Challenges Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis, (23/11).
Selain itu, aktivitas untuk mendorong investasi juga akan terus berlangsung khususnya terhadap sektor hilirisasi tambang.
"Kita juga perlu untuk terus membangun nilai tambah dari industri (tambang) kita dan juga kita perlu untuk terus perbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan serta birokrasi yang simpel ini adalah fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia maju," tutur Sri Mulyani.
merdeka.com
kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap akan berlanjut meski masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir di 2024.
Alasannya, pembangunan IKN sudah tertuang dalam Undang-Undang yang mengikat.
Saat bertemu Duta Besar (Dubes) Yunani H.E. Stella Bezirtzoglou, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan tahun politik tidak akan mengganggu pembangunan IKN Nusantara.
Bahkan meskipun ada pergantian presiden, Achmad memastikan ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur tersebut tetap dibangun.
Pembangunan IKN sudah berdasarkan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.
Artinya, suksesi kepemimpinan tidak dapat menghentikan laju pembangunan IKN, seperti yang dikhawatirkan Dubes Yunani Stella.
Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan menyatakan ketimpangan sangat nyata ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu negara.
Baca Selengkapnya
Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca Selengkapnya
Ganjar menyatakan, bahwa infrastruktur yang dibahas dengan Menteri Basuki secara keseluruhan salah satunya infrastruktur politik.
Baca Selengkapnya
Komitmen Jokowi tersebut dibuktikan lewat alokasi anggaran infrastruktur di 2024 senilai Rp422,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki dan Menko Perekonomian Airlangga mengaku siap menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN.
Baca Selengkapnya
Perum BULOG melakukan pengembangan pengelolaan sebanyak 24 infrastruktur pasca panen yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi