Setahun Berdampak: EBT Jadi Bukti Nyata Transformasi Energi Nasional
Selain menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, program ini juga menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
Pemerintah terus memperkuat arah baru pengelolaan energi dengan mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai pilar utama menuju kemandirian energi Indonesia. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan lonjakan harga energi fosil yang selama ini menekan devisa negara.
Dalam setahun terakhir, proyek-proyek EBT seperti bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih menunjukkan perkembangan pesat. Salah satu program andalannya adalah bioenergi B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter, disertai peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun.
Selain menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, program ini juga menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
"Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan," ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).
Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.
"Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW)," ujar Bahlil.
Selama tahun 2025, dua momentum besar menandai langkah penting pemerintah dalam sektor energi bersih. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.
Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru dengan kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri atas 8 PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.
Pemerintah juga memperkuat kolaborasi antara pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat desa dalam memperluas akses terhadap energi bersih. Di berbagai wilayah pedesaan, pembangunan PLTS komunal membawa manfaat nyata: menurunkan biaya energi, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja baru.
"Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," tutur Bahlil.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional sebesar 19–23 persen pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Selain menekan emisi karbon, kebijakan tersebut juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global dan fluktuasi harga energi dunia.