Sekjen Kemnaker: Pelayanan Publik Ketenagakerjaan Harus Memiliki Standar Prima

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi berharap terciptanya pemahaman mengenai batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik ketenagakerjaan.

Untuk itu, mereka menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Service Excellence dan Complaint Handling Petugas Layanan di lingkungan Kemenaker di Jakarta, Selasa (20/2).

"Semoga Bimtek ini dapat membantu seluruh pemangku kepentingan dalam melihat perspektif dinamika layanan publik ketenagakerjaan kita," ujar Anwar Sanusi saat membuka Bimtek.

Kata Anwar, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. "Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar yang prima," ujarnya.

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengungkapkan jumlah pengaduan yang diterima Kemnaker setiap tahun terus mengalami peningkatan. "Alhamdulillah tahun 2023, meski belum 100 persen, kita sudah selesaikan hampir semuanya pengaduan dan konsultasi layanan ketenagakerjaan," katanya.

Acara ini juga penting digelar karena terkait kesiapan mental dibanding kesiapan skill dan kompetensi petugas layanan. Sebab masyarakat yang dijumpai secara offline dan online memiliki latar belakang dan tingkat emosi yang berbeda.