Menaker Yassierli: Keterbukaan Informasi Ketenagakerjaan Kunci Transformasi Ekosistem Adaptif

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Ketenagakerjaan untuk membangun ekosistem yang adaptif dan inklusif di Indonesia. Simak inovasi Kemnaker!

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli baru-baru ini menggarisbawahi urgensi keterbukaan informasi dalam sektor ketenagakerjaan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap dinamika dan sensitivitas isu ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem yang adaptif serta inklusif bagi seluruh masyarakat.

Yassierli menekankan bahwa isu ketenagakerjaan saat ini sangat dinamis dan sensitif, terutama dengan tantangan struktural yang besar. Indonesia memiliki angkatan kerja mencapai 153 juta orang, dengan sekitar 3,5 juta pencari kerja baru setiap tahun. Situasi ini menuntut respons yang cepat, akurat, dan berbasis data dari pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah dan terus mengembangkan berbagai inisiatif. Inisiatif ini meliputi digitalisasi layanan serta penguatan integrasi data. Tujuannya adalah memastikan informasi ketenagakerjaan dapat diakses publik secara cepat dan akurat.

Menjawab Tantangan Dinamis Ketenagakerjaan dengan Digitalisasi

Isu ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang signifikan, mengingat jumlah angkatan kerja yang besar dan penambahan pencari kerja baru setiap tahun. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang responsif dan berbasis data untuk memastikan penempatan kerja yang efektif. Kemnaker menyadari bahwa metode konvensional tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas ini.

Sebagai respons, Kemnaker mengembangkan Market Information System, sebuah platform digital yang dirancang untuk menghubungkan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang relevan. Sistem ini menggantikan job fair konvensional yang dinilai tidak lagi relevan di era digital. Inovasi ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keterbukaan informasi ketenagakerjaan.

Integrasi data juga diperkuat melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Rencana peningkatan frekuensi Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bertujuan untuk mendapatkan data ketenagakerjaan yang lebih spesifik, akurat, dan mutakhir. Data yang valid dan real-time sangat krusial untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Transformasi Layanan Fisik dan Digital Kemnaker

Selain digitalisasi platform, Kemnaker juga memperkuat layanan fisik melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). BLK kini bertransformasi menjadi Talent and Innovation Hub, berfungsi sebagai pusat layanan pelatihan dan informasi yang dapat diakses secara langsung maupun daring. Transformasi ini memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Menaker Yassierli menegaskan pentingnya peran BLK di tengah masyarakat. "BLK harus hadir di tengah masyarakat, menjadi ruang bagi pencari kerja untuk skilling, serta bagi pekerja untuk upskilling dan reskilling," kata Yassierli. Hal ini menunjukkan komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja.

Berbagai layanan digital Kemnaker lainnya juga telah berjalan dengan baik. Ini termasuk laman PPID, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang meraih peringkat pertama nasional, serta Pelayanan Terpadu Satu Atap. Kanal resmi kemnaker.go.id, media sosial, dan aplikasi SIAPkerja turut mendukung keterbukaan informasi ketenagakerjaan secara luas.

Ekosistem digital SIAPkerja kini menjadi pusat layanan ketenagakerjaan terintegrasi. Di dalamnya terdapat Skillhub untuk pelatihan, Sertihub untuk sertifikasi kompetensi, Karirhub dengan lebih dari 300.000 lowongan kerja dan 5,7 juta pengguna terdaftar, serta Maganghub yang telah diakses lebih dari 256.000 pengguna.

Akses Data Terintegrasi dan Transparansi Publik

Informasi ketenagakerjaan kini tersedia melalui Sistem Satu Data Kemnaker, yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Integrasi ini memungkinkan data diakses secara langsung dan tervalidasi, meningkatkan akurasi dan keandalan informasi. Ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola data yang baik.

Kemnaker juga membuka akses daring untuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait layanan sertifikasi, izin, dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Inisiatif ini adalah bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam setiap proses layanan. Masyarakat dapat dengan mudah memantau biaya yang berlaku.

Untuk mendukung penegakan norma kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kemnaker meluncurkan platform Lapor Menaker. Platform ini memungkinkan masyarakat mengakses seluruh informasi terkait pengawasan ketenagakerjaan secara transparan. "Sistem ini memastikan informasi ketenagakerjaan dapat diakses publik secara cepat dan akurat," ujar Yassierli.

Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi yang meraih peringkat kedua nasional juga menunjukkan komitmen Kemnaker terhadap integritas dan transparansi. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak.

Sumber: AntaraNews