Polusi Makin Parah, Perusahaan Ini Terapkan Sistem Bekerja dari Mana Saja untuk Semua Karyawan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa Kebijakan WFA Kemendagri bertujuan mentransformasi budaya kerja agar lebih efisien, efektif, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Simak detailnya di sini.

Pemerintah Kota Depok resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, sebagai langkah tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk efisiensi energi dan BBM.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara telah meneruskan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Work From Home (WFH) dan optimasi energi, mengimbau perusahaan menerapkan WFH seminggu sekali.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau perusahaan menerapkan kebijakan WFH dan kerja fleksibel guna antisipasi cuaca ekstrem serta memastikan keselamatan pekerja di tengah potensi banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan WFH Jakarta bagi perusahaan untuk menghadapi cuaca ekstrem, memastikan keselamatan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Surat edaran ini juga diterbitkan Merujuk informasi prediksi cuaca dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Disnakertransgi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan WFH bagi perusahaan di Jakarta yang bersifat situasional. Pahami mengapa kebijakan WFH Perusahaan Jakarta ini tidak wajib dan bagaimana perusahaan dapat beradaptasi.

Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.

Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi setiap instansi untuk menyesuaikan penerapan fleksibilitas kerja.

Fleksibilitas kerja bagi ASN akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.

Bekerja dengan konsep work form anywhere dinilai sangat fleksibel dan tidak memakan waktu di dalam kantor.

Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan berkat penerapan skema Efisiensi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian publik.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Jumat, 17 April 2026, sebagai langkah mendukung efisiensi pemerintah pusat dan transformasi budaya kerja ASN.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga berinisiatif untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat. Kebijakan WFH Penajam Paser Utara ini diharapkan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.