Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PNS WFH Demi Tekan Polusi, Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

PNS WFH Demi Tekan Polusi, <br />Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

PNS WFH Demi Tekan Polusi,
Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

Kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.

PNS WFH Demi Tekan Polusi, Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

Polusi udara yang buruk di Jakarta disikapi pemerintah dengan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) No.17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN, yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Menanggapi itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pemerintah melakukan diskriminasi terhadap pegawai swasta atau pabrik. Mengingat kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu telah menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.

"Ada diskriminasi. Kalau WFH mau diberlakukan, maka harus berlaku juga di pabrik. Mereka yang dari Bodetabek, bekerja ke Jakarta, kalau mereka WFH, bagaimana dengan yang di pabrik? Tidak mungkin pabrik diliburkan, maka perlu diatur bagaimana caranya, antara shift dan jam kerja," kata Said dalam keterangannya, Selasa (22/8).

PNS WFH Demi Tekan Polusi, Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

Di sinilah, kata Said, diperlukan kebesaran hati bagi pengusaha dan penguasa untuk

menambah pelayanan bagi keselamatan buruh pabrik, yang juga manusia. Tak hanya itu, buruh pabrik juga harus dipastikan mendapatkan perlindungan, masker hingga pemeriksaan Medical Check Ulang (MCU) per bulan.

"Mereka yang menggunakan motor ke pabrik, menghisap polusi, tercemar, tentu harus dilindungi. Karena ini polisi udara, mau tidak perusahaan memberlakukan," tutur Said Iqbal.

Said juga menyoroti imbauan agar masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik semakin masif digencarkan. Ironisnya aturan tersebut tidak dilakukan oleh para pembuat kebijakan khususnya pejabat, baik di instansi maupun lembaga negara. "Menurut informasi, polusi udara diakibatkan beberapa faktor, misal PLTU dan asap kendaraan bermotor. Tapi, terkait asap kendaraan ini, mereka (pejabat/eselon) tidak menggunakan transportasi publik," jelasnya.

Blak-blakan Jokowi Penyebab Polusi Udara Memburuk di Jakarta, Ini Solusinya

Apel Pengamanan Kampanye Pemilu 2024, Jenderal Polisi Ini Beri Pesan Menohok ke Anak Buah
Apel Pengamanan Kampanye Pemilu 2024, Jenderal Polisi Ini Beri Pesan Menohok ke Anak Buah

Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal memimpin upacara Apel Siaga Tahap II Operasi Mantap Brata (OMB).

Baca Selengkapnya
Menanti Sidang Etik Jenderal Bintang Dua Polri Usia Bebas Bersyarat
Menanti Sidang Etik Jenderal Bintang Dua Polri Usia Bebas Bersyarat

Mabes Polri masih enggan mengungkapkan kapan sidang tersebut diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Terungkap Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek
Terungkap Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek

Sejumlah upaya taktis disiapkan guna mengurangi polusi di kawasan Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jenderal TNI dan Polisi Jebolan Akabri 1989 Kumpul, Lakukan Operasi Katarak di Tasikmalaya
Jenderal TNI dan Polisi Jebolan Akabri 1989 Kumpul, Lakukan Operasi Katarak di Tasikmalaya

Kegiatan bakti sosial itu digagas Alumni Taruna Akabri tahun 1989 (ALTAR’89).

Baca Selengkapnya
Ayah Korban Perkosaan Dimintai Uang, Tiga Polisi Dipanggil Propam Polda Jambi
Ayah Korban Perkosaan Dimintai Uang, Tiga Polisi Dipanggil Propam Polda Jambi

Tiga personel Polres Tebo pun dipanggil Bidang Propam Polda Jambi setelah viralnya dugaan permintaan uang kepada orang tua korban perkosaan, LM (37).

Baca Selengkapnya
Warga Tutup Akses ke TPAS Pasirbajing yang Kebakaran, Sampah di Perkotaan Garut Menumpuk
Warga Tutup Akses ke TPAS Pasirbajing yang Kebakaran, Sampah di Perkotaan Garut Menumpuk

TPAS Pasirbajing, Garut, terbakar sejak beberapa hari terakhir. Warga pun memblokade lokasi itu sehingga pengangkutan sampah dari perkotaan pun terlambat.

Baca Selengkapnya
KPK Buka-bukaan soal Prosedur Tetapkan Syahrul Yasin Limpo Tersangka Korupsi
KPK Buka-bukaan soal Prosedur Tetapkan Syahrul Yasin Limpo Tersangka Korupsi

KPK memberikan jawaban soal gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka korupsi SYL.

Baca Selengkapnya
Puluhan Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan Minta Saudara Terjerat Pemalsuan Ditangguhkan
Puluhan Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan Minta Saudara Terjerat Pemalsuan Ditangguhkan

Menurut Dedi kedatangan mereka ke Polrestabes Medan telah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya
Mobil Tak Mau Disalip, Sopir Angkot Keroyok Pengemudi Tangki Pertamina
Mobil Tak Mau Disalip, Sopir Angkot Keroyok Pengemudi Tangki Pertamina

Setelah puas mengeroyok sopir dan kondektur para pelaku diketahui langsung melarikan diri.

Baca Selengkapnya