PNS WFH Demi Tekan Polusi, Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

Kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.

Selasa, 22 Agu 2023 11:00:00 buruh

Kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.

PNS WFH Demi Tekan Polusi,
Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

PNS WFH Demi Tekan Polusi, Said Iqbal: Harus Berlaku juga Bagi Buruh

Polusi udara yang buruk di Jakarta disikapi pemerintah dengan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) No.17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN, yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Menanggapi itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pemerintah melakukan diskriminasi terhadap pegawai swasta atau pabrik. Mengingat kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu telah menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.

"Ada diskriminasi. Kalau WFH mau diberlakukan, maka harus berlaku juga di pabrik. Mereka yang dari Bodetabek, bekerja ke Jakarta, kalau mereka WFH, bagaimana dengan yang di pabrik? Tidak mungkin pabrik diliburkan, maka perlu diatur bagaimana caranya, antara shift dan jam kerja," kata Said dalam keterangannya, Selasa (22/8).

Di sinilah, kata Said, diperlukan kebesaran hati bagi pengusaha dan penguasa untuk

menambah pelayanan bagi keselamatan buruh pabrik, yang juga manusia. Tak hanya itu, buruh pabrik juga harus dipastikan mendapatkan perlindungan, masker hingga pemeriksaan Medical Check Ulang (MCU) per bulan.

"Mereka yang menggunakan motor ke pabrik, menghisap polusi, tercemar, tentu harus dilindungi. Karena ini polisi udara, mau tidak perusahaan memberlakukan," tutur Said Iqbal.

Said juga menyoroti imbauan agar masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik semakin masif digencarkan. Ironisnya aturan tersebut tidak dilakukan oleh para pembuat kebijakan khususnya pejabat, baik di instansi maupun lembaga negara. "Menurut informasi, polusi udara diakibatkan beberapa faktor, misal PLTU dan asap kendaraan bermotor. Tapi, terkait asap kendaraan ini, mereka (pejabat/eselon) tidak menggunakan transportasi publik," jelasnya.

Blak-blakan Jokowi Penyebab Polusi Udara Memburuk di Jakarta, Ini Solusinya