Pengamat: Efisiensi Anggaran Sangat Brutal, Malah Ganggu Program Pemerintah Itu Sendiri

Bhima mengkhawatirkan bahwa kebijakan efisiensi ini justru dapat melemahkan perputaran uang di daerah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, langkah ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta mengganggu pelayanan publik di berbagai daerah.

Bhima menjelaskan, efisiensi anggaran di negara lain umumnya hanya menyasar belanja yang tidak esensial. Namun, di Indonesia, pemangkasan justru menyentuh sektor-sektor penting seperti layanan perpustakaan, siaran radio, hingga pemutusan kontrak tenaga honorer. Bahkan, pemutusan langganan aplikasi Zoom premium dinilai menghambat efektivitas rapat daring pemerintah.

"Ya kan repot nih, rapat nggak boleh. Sementara untuk menggunakan meeting online, langganan Zoom berbayarnya diputus. Jadi maunya apa gitu, jadi ini kelihatannya efisiensi ini dilakukan secara brutal, yang justru mengganggu dari sisi program pemerintah sendiri," kata Bhima kepada merdeka.com, Jumat (14/2).

Lebih lanjut, Bhima mengkhawatirkan bahwa kebijakan efisiensi ini justru dapat melemahkan perputaran uang di daerah, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat investasi. Bahkan, anggaran untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan pun turut terdampak, yang berpotensi merugikan sektor bisnis dan industri.

"Apalagi kalau ini efisiensi untuk dialihkan ke makan bergizi gratis, dan kita tahu pengelolaan makan bergizi gratis juga belum ideal, maka ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

CELIOS sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hanya akan mencapai 4,7 persen akibat efisiensi anggaran yang dinilai kurang terencana. Bhima membandingkan kebijakan ini dengan mekanisme Automatic Adjustment yang diterapkan pada era Presiden Jokowi. 

Ganggu Hal Esensial

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan kementerian/lembaga mengajukan surat rekomendasi jika anggaran yang diblokir ternyata bersifat prioritas, sesuatu yang menurutnya tidak terlihat dalam kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan Prabowo.

"Loh kan aneh kan, jadi kayak AC mati, listrik mati gitu ya, gimana? Padahal bukan itu seharusnya, kalau perjalanan dinas kemudian rapat di luar itu masih masuk akal, pengadaan mobil dinas misalnya baru. Tapi kalau sampai hal-hal yang esensial mengganggu kinerja, ini saya pikir bisa blunder ke pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Lebih jauh, Bhima memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak luas, tidak hanya pada sektor perhotelan dan transportasi yang akan mengalami kerugian besar, tetapi juga berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran, termasuk bagi tenaga honorer yang masih sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik.

Dengan berbagai risiko yang ada, Bhima menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak menjadi blunder yang justru memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu kesejahteraan masyarakat luas.

"Juga bisa blunder bukan hanya ke sektor akomodasi perhotelan, yang memang mengaku akan mengalami kerugian besar, atau sektor transportasi jasa sewa kendaraan, tapi akan mendorong PHK besar-besaran di berbagai sektor. Bahkan di sektor pemerintah sendiri, terutama tenaga kerja-tenaga kerja honorer, yang faktanya masih dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik," Bhima mengakhiri.