Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta ketika ibu kota negara pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan sebanyak Rp300 triliun dari aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah kas negara.
"Rp1.640 triliun itu total antara kantor pusat dan pelayanan. Jadi dari Rp1.600-an tadi yang mungkin bisa dimanfaatkan Rp300 triliunan," kata Encep di Kantor DJKN, Jakarta, Kamis (21/12).
"Bisa dimanfaatkan untuk swasta seperti hotel, lapangan golf," kata Encep.
Sementara itu, Gedung Dhanapala pada hari kerja tetap dioperasikan sebagai perkantoran bagi pegawai Kementerian Keuangan.
Sisa aset yang ditinggalkan, kata Encep masih bisa digunakan pemerintah. Misalnya untuk instansi lain seperti kantor polisi hingga Kantor Urusan Agama (KUA).
Saat ini DJKN sudah memetakan denah aset BMN milik pemerintah pusat di Jakarta ke dalam 10 klaster untuk pemanfaatannya. Namun, Encep belum merincinya lebih lanjut.
"Klaster mana misalnya, Monas dijadiin apa. Jadi kami sudah petakan ada 10 klaster ini akan jadi apa, tapi masih kajian belum final. Ada namanya isitilah urban renewal," kata Encep.
Sehingga nantinya tak hanya sekadar dimanfaatkan oleh Pemda, BMN milik pemerintah pusat pun bisa menciptakan nilai dan kontribusi besar kepada masyarakat.
"Misalnya monas, di selatan ada (kantor Kementerian) PUPR , Kejaksaan, BPN. Kalau di sana ada TOD baru atau jalur transportasi baru, rencananya ke Gambir ada," kata Encep.
tutur Encep.
Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaTampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaPenjualan domestik SIG di 2023 tumbuh di atas pertumbuhan permintaan domestik, terutama di segmen curah.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Negeri Jakarta Timur pun menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSaat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKedaulatan teknologi informasi terancam dengan impor ponsel senilai Rp 30 Triliun.
Baca SelengkapnyaSeharusnya kalau itu dibagi rata ke 40 Kota di Indonesia dalam waktu lima tahun bisa akan bisa menjadikan kota lain selevel Jakarta.
Baca Selengkapnya