Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov Kalbar Genjot Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sintang, Dorong Ekonomi Merata

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggarap percepatan pembangunan infrastruktur Sintang, khususnya jalan dan jembatan, demi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

{{caption}}
Peningkatan Jalan Kuala Dua-Mekar Sari Rampung Sebelum Lebaran, Mobilitas Warga Kubu Raya Lancar

Proyek **Peningkatan Jalan Kuala Dua-Mekar Sari** di Kubu Raya dipastikan rampung sebelum Lebaran, menjanjikan kelancaran mobilitas dan penataan kawasan yang lebih baik bagi masyarakat.

{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Tuntaskan Penanganan Jalan Lingkungan Sepanjang 20 Km Lebih pada 2025

Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan komitmen serius dalam proyek **penanganan jalan lingkungan** sepanjang lebih dari 20 kilometer dan perbaikan drainase pada tahun 2025. Simak detail upaya peningkatan infrastruktur ini yang telah terealisasi 100 pe

{{caption}}
Pemprov Sulsel Targetkan 255 Km Preservasi Jalan Rampung April 2026

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menggenjot proyek preservasi jalan sepanjang 255 kilometer di 15 ruas jalan, menargetkan rampung April 2026 demi kelancaran mobilitas dan ekonomi.

{{caption}}
Wow, Progres Jalan Weleri-Patean Kendal Capai 76,44 Persen: Konektivitas Ekonomi Jateng Kian Mantap!

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi umumkan progres Jalan Weleri-Patean Kendal telah 76,44 persen! Infrastruktur ini vital untuk ekonomi lokal. Simak dampaknya!

{{caption}}
Gubernur Luthfi Genjot Pertumbuhan Ekonomi Jateng Lewat Pembangunan Jalan Rp13,47 M

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tengah.

{{caption}}
Fakta Unik: Biaya Perbaikan Jalan Pelantar II Tanjungpinang Setara Bangun Jembatan, Kenapa Mahal?

Biaya perbaikan Jalan Pelantar II Tanjungpinang mencapai Rp3,9 miliar, setara membangun jembatan. Mengapa metode konstruksi khusus ini sangat mahal dan vital bagi Kepri?

{{caption}}
Pemprov Kepri Kucurkan Rp2,9 Miliar untuk Rehabilitasi RSUD Kundur, Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pemprov Kepri mengalokasikan Rp2,9 miliar untuk rehabilitasi RSUD Kundur di Karimun, menandai komitmen serius dalam peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Simak detailnya!

{{caption}}
Pemprov Kepri dan Kemenpar Bersinergi Tata Kawasan Gurindam 12

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kemenpar RI menjalin kerja sama strategis untuk percepatan penataan Kawasan Gurindam 12 di Tanjungpinang, diharapkan menjadi magnet wisata dan pusat ekonomi.

{{caption}}
Pemprov Kepri dan BPJN Gesa Perbaikan Jalan Jelang Tour de Bintan 2026

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama BPJN mempercepat perbaikan jalan jelang Tour de Bintan 2026, memastikan keamanan dan kenyamanan peserta ajang sport tourism internasional ini.

{{caption}}
Kepri Kekurangan 1.500 Guru, Disdik Prioritaskan Pemerataan Akses Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) mengungkapkan bahwa kebutuhan guru di wilayah tersebut masih mencapai 1.500 orang, menjadi tantangan serius bagi pemerataan akses pendidikan di Kepri.

{{caption}}
Pemprov Kepri dan PLN Targetkan Enam Pulau Nikmati Listrik 24 Jam Tahun Ini

Program Kepri Terang terus digencarkan! Pemprov Kepri dan PLN menargetkan enam pulau di Kepulauan Riau menikmati listrik 24 jam penuh tahun ini, meningkatkan rasio elektrifikasi dan kesejahteraan warga.

{{caption}}
Pemprov Kepri Harap Gaji PPPK Diambil Alih Pusat untuk Jaga Stabilitas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.