Menteri Perumahan Maruarar Sirait Bagi-bagi Rumah dari Tanah Sitaan Koruptor

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu cicilan rumah subsidi, dari yang sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun.

Kebijakan ini dinilai menjadi terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hunian bersubsidi dalam bentuk vertical housing itu nantinya rencana dibangun di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan latar belakang pembangunan apartemen yang memiliki ukuran 45 meter persegi.

Maruarar Sirait mengatakan telah menemukan lahan hasil sitaan korupsi yang bakal dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat.

Menurutnya, tanah eks BLBI bisa digunakan untuk membangun perumahan, utamanya untuk mendukung program 3 Juta rumah.

Program ini untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara juga mengatakan pemerintah telah membangun 40 ribu rumah murah untuk rakyat per Oktober 2024

Ara juga mengungkap Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari menyumbang tanah untuk masyarakat.

Maruarar mengatakan, sejumlah lahan didapat dari para pejabat, enam perusahaan konglomerat

Maruarar mengatakan, sejumlah lahan didapat dari para pejabat, enam perusahaan konglomerat hingga sitaan tanah milik koruptor dan BLBI.

Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana perluasan pada 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya kontribusi intelektual dan sumber daya manusia berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman instruksikan lokasi Perumahan Korban Bencana Sumatra harus dekat fasilitas umum dan bebas bencana, demi percepatan pemulihan. Ini menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan pascabencana.

Dengan nada sedikt kesalnya, Ara mengatakan seharusnya Sulastri mengecek terlebih dahulu.

Perumahan tersebut juga diharapkan dapat menjadi model ekosistem yang baik dan mengetuk semua pihak untuk turut serta.

Dia menilai masih banyak masyarakat tinggal di hunian tidak layak.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perkumiman Fahri Hamzah juga mendamping Maruarar.

Ara, Menteri Perumahan juga akan memprioritaskan pembangunan rumah bagi prajurit TNI.