BLBI

Satgas BLBI berakhir 2024. Kemenkeu melanjutkan tagihan via DJKN dan PUPN berdasar PP 4/2026. Suahasil menjelaskan langkahnya.

Menkeu Suahasil menegaskan pelunasan obligasi tak menghapus hak tagih negara terhadap obligor BLBI. Penanganan piutang berlanjut lewat DJKN.

Menkeu Suahasil menyebut utang BLBI rampung pada Agustus 2026. Dana surplus BI dipakai untuk melunasi kewajiban lama. Ini penjelasannya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sukses melelang aset terkait kasus BLBI Bank Harapan Sentosa (BHS) dari terpidana Eko Edi Putranto, menandai upaya pemulihan kerugian negara. Simak detail lelang aset BLBI ini.

Pengamat hukum Universitas Airlangga menilai pencekalan Bos Djarum, Victor Rachmat Hartono, merupakan prosedur wajar dalam penyidikan kasus dugaan pengurangan pajak. Apa alasannya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan latar belakang pembangunan apartemen yang memiliki ukuran 45 meter persegi.

Menteri Desa Yandri Susanto bertekad membebaskan dua desa di Kabupaten Bogor, Sukaharja dan Sukamulya, yang menjadi agunan sejak 1980-an. Simak upaya penyelamatan Agunan Desa Bogor ini!

Menurutnya, tanah eks BLBI bisa digunakan untuk membangun perumahan, utamanya untuk mendukung program 3 Juta rumah.

Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

Suahasil menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk 4 program besar.

Obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu ditangkap petugas imigrasi saat hendak melarikan diri ke Kuching, Malaysia.

Pada Minggu, 8 September 2024, petugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berhasil mencegah keberangkatan MS berusaha melarikan diri ke Kuching, Malaysia.

Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih.

Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.

""Sejak BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI mencapai Rp38,2 triliun," kata Menko Hadi

Serah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.

Aset yang disita akan dilakukan optimalisasi pengelolaanya sesuai aturan dan ketentuan.

Hadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.

Hadi bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Meski begitu pemerintah telah mempertimbangkan agar aset Tommy itu bisa dibeli oleh institusi.