Tanah Hasil Korupsi untuk Hunian, Maruarar Segera Ajukan Surat ke KPK

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mempersiapkan skema rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prog

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan KPK terkait rencana tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada masalah hukum terkait rencana pemerintah menjadikan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi, membuka jalan bagi program hunian terjangkau ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa mereka akan memantau kesiapan pengembang dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan rusun subsidi.

Kasus korupsi di bidang KUR sudah pernah terjadi dan pelakunya sudah ditangkap.

Direktorat Jenderal di Kementerian PKP bertanggung jawab untuk menangani masalah ini dan akan segera menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN

Menteri menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi.

Maruarar Sirait mengatakan telah menemukan lahan hasil sitaan korupsi yang bakal dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat.

Di beberapa titik banyak muncul rumah tidak layak huni di sepanjang sisi jalur kereta.

Maruarar mengatakan, sejumlah lahan didapat dari para pejabat, enam perusahaan konglomerat

Maruarar mengatakan, sejumlah lahan didapat dari para pejabat, enam perusahaan konglomerat hingga sitaan tanah milik koruptor dan BLBI.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) serius Semen Indonesia Garap Renovasi Perkotaan dan hunian, memperkuat layanan beton siap pakai skala kecil untuk menjangkau area padat dengan solusi inovatif.

Menurut Tito, dengan perluasan cakupan MBR ini diharapkan dapat semakin mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah

Lebih dari 4,8 juta listing aktif Rumah123 juga dapat diakses melalui Bale by BTN, termasuk eksplorasi aset lelang dan berbagai pilihan hunian lainnya.

Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.