Mensesneg Bantah Amplop Kondangan Kena Pajak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal pemotongan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Isu tersebut mencuat setelah dibagikan oleh seorang warga diaspora Indonesia yang tinggal di Singapura.

Kementerian Keuangan akan 'tabayyun' dengan MUI untuk menyamakan persepsi regulasi pajak dengan prinsip keadilan, memastikan tidak ada polemik di masyarakat terkait Kemenkeu Pajak MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa pajak berkeadilan sebagai respons atas keresahan publik terhadap kenaikan pajak, menekankan objek pajak pada harta produktif dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan pokok tidak layak dikenakan pajak karena pada hakekatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh membantah keras isu kenaikan PBB Karawang hingga ratusan persen, menegaskan pemerintah daerah tidak akan menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit.

Pramono tidak akan ikut langkah sejumlah kepala daerah yang memprotes terkait pemangkasan dana transfer tersebut.

DPRD Kabupaten Tangerang memastikan tidak ada pembahasan kenaikan PBB Tangerang, hanya pemutakhiran dan penyesuaian NJOP. Apa dampaknya bagi masyarakat?

Jika kebijakan ini benar diterapkan maka sangat memberatkan rakyat Indonesia.

Mufti menyatakan bahwa wacana ini berpotensi menyengsarakan rakyat, karena mereka sudah terbebani dengan berbagai pajak yang ada.

Pemerintah sudah mencari sumber pendapatan negara lainnya seperti pajak e-commerce atau pajak pedagang online.

Cek Fakta merdeka.com melakukan penelusuran dengan menggunakan google lens, begini hasil penelusurannya

JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja.

Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha, baik yang berasal dari transaksi online maupun offline.

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.