Bocoran Anggota DPR: Pemerintah Bakal Tarik Pajak Amplop Kondangan, Rakyat Makin Menjerit

Komisi II DPR RI menyoroti dampak sentralisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), BUMD Kalimantan Selatan, untuk memastikan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah tetap terjaga.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyoroti, struktur penghasilan Pertamina.

Jika kebijakan ini benar diterapkan maka sangat memberatkan rakyat Indonesia.

Mufti menyatakan bahwa wacana ini berpotensi menyengsarakan rakyat, karena mereka sudah terbebani dengan berbagai pajak yang ada.

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani

Mulyadi menilai, perlu adanya sinkronisasi antara Danantara, Kementerian BUMN dan para direksi perusahaan pelat merah.

"PLN ini sebenarnya perusahaan negara yang melindungi rakyat atau merampok duit dari rakyat begitu," ungkap Mufti

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam memberikan kritik soal pailitnya PT Istaka Karya

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha, baik yang berasal dari transaksi online maupun offline.

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka, sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki mekanisme anti pencucian uang yang kuat, menepis kekhawatiran terkait keamanan Obligasi Pemerintah.