LIVE

Marak Penipuan Online, Mendag Berencana Evaluasi Regulasi E-Commerce

Kementerian Perdagangan menyiapkan evaluasi aturan e-commerce menyusul meningkatnya laporan penipuan transaksi online di media sosial dan platform digital.

e-commerce
Marak Penipuan Online, Mendag Berencana Evaluasi Regulasi E-Commerce
Marak Penipuan Online, Mendag Berencana Evaluasi Regulasi E-Commerce (merdeka.com)

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah meninjau kembali aturan yang mengatur aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dalam transaksi jual-beli secara online.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa kementeriannya saat ini sedang membenahi sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perdagangan digital, termasuk kemungkinan revisi terhadap peraturan menteri yang mengatur sektor tersebut.

"Kita sekarang lagi membenahi Permendag terkait dengan e-commerce. Jadi akan kita lihat ulang, kita evaluasi kembali nanti bareng-bareng dengan kementerian/lembaga dan pelaku usaha," ujar Budi dikutip Antara, Senin (16/3).

Evaluasi Diperlukan

Menurut Budi, evaluasi terhadap aturan perdagangan digital diperlukan agar pengawasan terhadap transaksi online dapat berjalan lebih optimal. Hal ini penting mengingat aktivitas jual-beli melalui platform digital terus meningkat.

Sejumlah kasus yang dilaporkan masyarakat menunjukkan adanya praktik penipuan oleh penjual yang menawarkan barang melalui media sosial, termasuk penggunaan akun bercentang biru yang dinilai lebih meyakinkan bagi calon pembeli.

Pemerintah menilai perlu ada pembaruan regulasi agar mekanisme pengawasan terhadap perdagangan digital dapat lebih efektif serta mampu menyesuaikan perkembangan pola transaksi masyarakat.

Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Selain melakukan evaluasi regulasi, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan digital.

Berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dalam transaksi online tetap ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Penanganan aduan tersebut dilakukan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) yang berada di bawah Kemendag.

"Jadi termasuk aduan-aduan terus kita tangani, di PKTN terus kita lakukan ya," kata Budi.

Saat ini, aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan usaha, iklan, pembinaan pelaku usaha, hingga mekanisme pengawasan dalam perdagangan digital.

Dalam proses evaluasi yang sedang berjalan, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan yang dapat memberikan ruang lebih luas bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih mudah bersaing di platform digital.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
F
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kaca Rumah Dinas Diduga Ditembak, Wabup Deli Serdang Curiga Motif Intimidasi

{{caption}}
Viral Video Pertengkaran Penumpang Dilerai Petugas Bandara Soekarno Hatta

{{caption}}
Maling di Mojokerto Tepati Janji dalam Surat, Kembalikan Uang ke Pemilik Toko

{{caption}}
Kepala BPOM Beberkan Tantangan Pengawasan Program MBG

{{caption}}
Cerita Mahasiswa Tentang Pertemuan dengan Wapres Gibran

{{caption}}
Gempa M 6,7 Palu, Pasien RSUD Sulbar Dievakuasi ke Tenda Darurat

Topik Terkait
{{caption}}
Kemendag Minta Penjelasan Shopee soal Aduan Pelanggan

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap konsumen.

Kemendag
{{caption}}
Pemerintah Siapkan Revisi Aturan E-commerce, Lindungi UMKM dan Konsumen

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan revisi aturan e-commerce untuk mengatasi keluhan pedagang kecil, memperkuat perlindungan produk lokal, dan meningkatkan ekosistem perdagangan digital yang adil.

Revisi Aturan E-commerce
{{caption}}
Pastikan Perlindungan UMKM, Kemendag Segera Luncurkan Revisi Permendag E-commerce

Kemendag revisi Permendag E-commerce, pastikan tak tumpang tindih dengan regulasi UMKM. Fokus perlindungan produk lokal, UMKM, dan atasi biaya admin e-commerce yang memberatkan.

Revisi Permendag E-commerce
{{caption}}
Pemerintah Siapkan Revisi Permendag E-commerce, Lindungi UMKM dan Konsumen Lokal

Pemerintah tengah mempersiapkan Revisi Permendag E-commerce Nomor 31 Tahun 2023 untuk mengatasi keluhan UMKM serta memperkuat perlindungan produk dan konsumen lokal di platform digital.

Revisi Permendag
{{caption}}
DPD RI Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen Hadapi Tantangan Ekonomi Digital

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Revisi UU Perlindungan Konsumen
{{caption}}
Prioritaskan Perlindungan Konsumen, Kemendag Tekankan Peningkatan Kualitas di Tengah Lonjakan Transaksi Online

Masih terdapat pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam menerapkan praktik penjualan yang bertanggung jawab.

Belanja Online
{{caption}}
Pemerintah Kaji Ulang Regulasi E-commerce UMKM, Lindungi Produk Lokal dari Impor Murah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji ulang regulasi e-commerce untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan produk impor berharga murah, memastikan Regulasi E-commerce UMKM berpihak pada produk domestik.

Budi Santoso
{{caption}}
Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Kemendag Dorong Konsumen Cerdas dan Berdaya di Era Digital

Kementerian Perdagangan menyediakan berbagai saluran layanan pengaduan konsumen.

Berita Kemendag
{{caption}}
Transaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun

Kemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.

transaksi e-commerce
{{caption}}
Ada Aturan Kemendag, E-Commerce Tak Boleh Jual Barang dengan Harga Murah

Dalam Pasal 13 ayat 1 Permendag 31, e-commerce harus memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi Pedagang (Merchant).

E-Commerce
{{caption}}
Pelaku Industri Digital Ajak Pemerintah Duduk Bersama Bahas Revisi Permendag 50 Tahun 2022

Revisi Peraturan Menteri perdagangan RI (Permendag) nomor 50 sangat dinanti untuk kejelasan aturan operasional social-commerce.

tiktok shop
{{caption}}
Menkop Ingin Revisi Permendag No.50 Ciptakan Keadilan: Perdagangan Online Masih Bebas

Pemerintah merevisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 untuk melindungi UMKM lokal.

tiktok
{{caption}}
Kemkomdigi: PP Tunas Wajibkan E-commerce Lindungi Anak dari Risiko Digital

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

e-commerce
{{caption}}
ShopeePay Luncurkan Program Gratis Transfer ke Bank dan E-Wallet Tanpa Syarat

ShopeePay hadirkan transfer gratis ke bank dan e-wallet tanpa biaya admin dan tanpa minimum transaksi, bikin transaksi lebih praktis dan hemat.

copywriter
{{caption}}
Belanja Berbasis Konten Melesat, E-Commerce Raup Rp96,7 Triliun

Berkat kampanye tersebut, peningkatan jumlah pesanan dan nilai transaksi masing-masing produk sebesar 175 persen dan 212 persen.

belanja online
{{caption}}
Siklus Kebut Ekspansi B2B, Andalkan Teknologi IoT untuk Tekan Biaya Operasional

Secara global, sistem dispensing berbasis IoT mulai diadopsi untuk meningkatkan visibilitas penggunaan.

berita update
{{caption}}
Fokus Baru Industri E-Commerce 2026: Strategi Adaptasi di Tengah Pertumbuhan Digital

Perkembangan industri juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi global dan domestik serta perubahan perilaku konsumen.

e-commerce
{{caption}}
Mendesak: Optimalisasi Pengawasan Benih Online untuk Lindungi Petani dan Pangan Nasional

Peredaran benih tanaman pangan ilegal secara daring kian marak, mengancam produktivitas pertanian. Optimalisasi pengawasan benih online mendesak dilakukan untuk melindungi petani dan ketahanan pangan nasional.

benih tanaman pangan