Ada Aturan Kemendag, E-Commerce Tak Boleh Jual Barang dengan Harga Murah

Kementerian Perdagangan menyiapkan evaluasi aturan e-commerce menyusul meningkatnya laporan penipuan transaksi online di media sosial dan platform digital.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji ulang regulasi e-commerce untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan produk impor berharga murah, memastikan Regulasi E-commerce UMKM berpihak pada produk domestik.

Predatory pricing merupakan praktik penetapan harga di bawah biaya produksi.

Teten bilang Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan usulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Praktik perang harga murah (predatory pricing) akan memberikan dampak negatif kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk membantu UMKM, Kemendag juga mendorong kampanye Bangga Buatan Indonesia

Jangan sampai, kata Zulkifli, produk impor membanjiri pedagang di Indonesia.

Arie bercerita selama ini keberadaan Tiktok Shop telah menganggu usahanya. Sebab, selama lima tahun dia berjualan di daring dan berbagai platform e-commerce.

Salah satu aturan dalam peraturan tersebut mengatur soal harga minimum per unit barang yang diimpor.

Pedagang wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang atau jasa berupa nomor pendaftaran barang.

Marketplace dan sosial commerce dilarang untuk bertindak sebagai produsen.

TikTok Shop bak predator harga yang secara lambat laun akan mendominasi harga, mematikan pasar ritel, dan berdampak monopoli pasar.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

ShopeePay hadirkan transfer gratis ke bank dan e-wallet tanpa biaya admin dan tanpa minimum transaksi, bikin transaksi lebih praktis dan hemat.

Berkat kampanye tersebut, peningkatan jumlah pesanan dan nilai transaksi masing-masing produk sebesar 175 persen dan 212 persen.

Secara global, sistem dispensing berbasis IoT mulai diadopsi untuk meningkatkan visibilitas penggunaan.

Perkembangan industri juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi global dan domestik serta perubahan perilaku konsumen.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperketat pengawasan pasokan dan harga pangan demi menjaga stabilitas pangan nasional di tengah pelemahan rupiah, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan mengenai rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, sebuah kebijakan yang dipicu fluktuasi harga CPO dan biaya produksi.

Kemendag telah berkoordinasi dengan pihak produsen minyak goreng, hingga Perum Bulog dan ID Food untuk kemudian mendistribusikan MinyaKita ke pasar rakyat.

Indonesia melalui imbal dagang ini berupaya menjaga stabilitas perdagangan tanpa bergantung pada pembayaran tunai dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar," ujar Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah tidak menaikkan Harga Minyakita, khawatir membebani rakyat dan petani sawit, serta mengusulkan penggunaan dana pungutan ekspor (PE) dari BPDP untuk menstabilkan harga.