Kopdes Merah Putih Siap Lawan Rentenir, Beri Pinjaman Bunga 6 Persen

Pengenaan bunga kredit sebelumnya relatif kurang adil bagi para pengusaha kecil, lantaran dikenai tarif tambahan lebih besar dibanding pengusaha besar.

Menko Muhaimin Iskandar menegaskan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) adalah instrumen krusial untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Pangdam Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan peran strategis Kopdes Merah Putih dalam mengatasi kesenjangan ekonomi desa-kota dan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pilar utama membangkitkan ekonomi rakyat serta memperkuat pertumbuhan di desa-desa.

Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pembentukan dan pengoperasian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia pada Maret 2026. Bagaimana program ini akan menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan?

Program Koperasi Merah Putih digadang-gadang sebagai pengubah ekonomi pedesaan, dengan target 20.000 unit beroperasi. Akankah ini jadi solusi nyata bagi masyarakat?

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pesatnya pertumbuhan Koperasi Desa Merah Putih yang memberikan manfaat besar, sejalan visi Presiden Prabowo untuk ekonomi desa.

Berikut cara daftar anggota Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo.

BRI juga terus mendorong koperasi yang memiliki potensi produk lokal untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Budi mengatakan koperasi tersebut juga membantu warga jauh dari rentenir, tengkulak hingga pinjaman online

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Dengan Koperasi Desa ini, masyarakat tak lagi terjerat utang dan terlepas dari lingkaran kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Bandung serius menggarap ketahanan pangan dengan penguatan modal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Simak bagaimana skema pembiayaan ini akan mendongkrak ekonomi desa dan produksi pangan lokal.

Penguatan peran koperasi menjadi bagian penting dalam penerapan ekonomi hijau yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi.

Kantor Staf Presiden (KSP) mendesak percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, guna segera mengoperasikan ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ekonom CORE Indonesia menyoroti pentingnya Kopdes Merah Putih penuhi sejumlah syarat krusial agar dapat berperan optimal sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkelanjutan.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI, meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 842/Badak Sakti di Pandeglang untuk memastikan kesiapan prajurit dan fasilitas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, tidak akan membebani kondisi Program Prioritas Fiskal nasional. Program ini dirancang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dinas Pendidikan Sleman memastikan relokasi kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Mlati tidak akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar, sekaligus menjadi langkah strategis mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Ratusan warga Jember menggelar aksi damai, menyuarakan dukungan kuat agar pemerintah melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Pencabutan aturan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran peserta terkait ketentuan penalti yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat masyarakat.

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah, namun masih menanti Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum yang krusial.

Pembangunan 15 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lombok Tengah telah rampung 100 persen, menandai langkah maju dalam penguatan ekonomi lokal, meskipun regulasi operasional dari pemerintah pusat masih dinanti.