LIVE

KKP Selaraskan Tata Ruang Pertahanan dalam Tata Ruang Laut Nasional Demi Kedaulatan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan tata ruang pertahanan dengan tata ruang laut nasional, langkah krusial demi menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa.

kkp
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menyelaraskan tata ruang pertahanan dalam tata ruang laut nasional guna menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa, menjadikan laut sebagai ruang strategis dan sumber daya ekonomi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menyelaraskan tata ruang pertahanan dalam tata ruang laut nasional guna menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa, menjadikan laut sebagai ruang strategis dan sumber daya ekonomi. (AntaraNews)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif berupaya menyelaraskan tata ruang pertahanan dengan tata ruang laut nasional. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan negara di wilayah maritim.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka perencanaan wilayah pertahanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam penataan wilayah pertahanan negara, terutama di area yurisdiksi Indonesia dan perbatasan.

Penyelarasan ini menjadi semakin mendesak mengingat beberapa lokasi strategis pertahanan berada di wilayah perairan Indonesia, termasuk di daerah perbatasan. KKP melihat laut bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang strategis vital bagi pertahanan negara.

Penguatan Wilayah Pertahanan Melalui Revisi RPP RTRWN

Dalam upaya konkret, KKP telah mengusulkan pengaturan terkait penataan dan penguatan wilayah pertahanan dan keamanan dalam revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Usulan ini juga mencakup wilayah strategis nasional berupa seagate yang dikenal sebagai Gerbang Maritim Nusantara.

Menurut Kartika, masuknya pengaturan tersebut sebagai Program Prioritas Nasional akan memberikan dampak signifikan. Hal ini tidak hanya memperkuat sektor pertahanan dan keamanan di wilayah yang memiliki nilai strategis nasional, tetapi juga meningkatkan sinergi antar-Kementerian/Lembaga terkait.

Kartika menegaskan, “Dalam revisi RPP Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, telah diusulkan pengaturan terkait penataan dan penguatan wilayah pertahanan dan keamanan serta wilayah strategis nasional berupa seagate yang dikenal sebagai Gerbang Maritim Nusantara.” Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek pertahanan ke dalam perencanaan ruang laut.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih terpadu dan efektif dalam pengelolaan ruang laut, memastikan bahwa kepentingan pertahanan dan keamanan negara selalu menjadi prioritas utama.

Kawasan Strategis Nasional dan Prinsip Ekonomi Biru

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang pemanfaatan ruangnya diprioritaskan karena pengaruhnya yang sangat penting secara nasional. Pengaruh tersebut meliputi kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah warisan dunia.

Kartika menjelaskan lebih lanjut bahwa laut merupakan ruang strategis pertahanan sekaligus sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan. “Laut adalah ruang strategis pertahanan sekaligus sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan,” jelasnya, menekankan pentingnya pendekatan holistik.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Prinsip ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian ekosistem laut.

Menteri Trenggono menekankan bahwa menjaga kesehatan laut adalah tanggung jawab bersama, mengingat laut meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial. Pendekatan ekonomi biru ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi dan kebutuhan pertahanan, serta keberlanjutan lingkungan maritim.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
KKP Perkuat Pengakuan Hak Masyarakat Adat Ruang Laut Demi Tata Kelola Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam penguatan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ruang laut demi pengelolaan pesisir yang adil dan lestari, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Ruang Laut
{{caption}}
KKP Tegaskan Komitmen Bersama untuk Pengelolaan Segitiga Karang 2.0

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya komitmen semua pihak dalam Pengelolaan Segitiga Karang 2.0 guna menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi pesisir.

KKP
{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Terus Gencarkan Sertifikasi Pulau Kecil Demi Kedaulatan Bangsa

Kementerian ATR/BPN bersama KKP aktif menggencarkan sertifikasi pulau kecil di Indonesia, memperkuat legalitas hukum dan kedaulatan negara sesuai arahan Presiden.

Sertifikasi Pulau Kecil
{{caption}}
KKP Tingkatkan Efektivitas Tata Ruang Laut untuk Optimalkan Potensi Karbon Biru Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat tata ruang laut demi mengoptimalkan potensi karbon biru nasional, melibatkan konservasi mangrove dan lamun serta rehabilitasi ekosistem pesisir.

KKP
{{caption}}
KKP Perketat Pengawasan: Pentingnya KKPRL untuk Pemanfaatan Ruang Laut Berizin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan pemanfaatan ruang laut. Tegaskan pentingnya KKPRL agar kegiatan usaha berizin dan terhindar dari sanksi penyegelan.

KKP
{{caption}}
KKP Beri Catatan Penting untuk Tata Ruang Laut Papua Barat Daya, Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan catatan krusial bagi penyusunan dokumen tata ruang laut di Papua Barat Daya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih kepentingan pemanfaatan.

KKP Tata Ruang Laut
{{caption}}
Laut Sumber Pangan Masa Depan, KKP dan Undip Perkuat Kerja Sama Dorong Ekonomi Biru Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Diponegoro (Undip) berkolaborasi memperkuat pengelolaan sumber daya laut, menjadi langkah strategis dorong Ekonomi Biru Indonesia.

ekonomi biru
{{caption}}
Nelayan Masih Terhalang Pagar Laut, KKP Janjikan Aturan Tata Ruang Laut

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Berita Update
{{caption}}
Pemkot Kendari Gencar Dorong Sertifikasi Halal UMKM Olahan Perikanan

Pemerintah Kota Kendari terus membina UMKM olahan perikanan untuk meraih Sertifikasi Halal, menghadapi tantangan pembiayaan dan regulasi, namun pasar produk UMKM Kendari telah meluas.

bantuan umkm
{{caption}}
KKP Bangun Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Sampang, Dorong Ekonomi Maritim

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi pembangunan tiga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sampang, Jawa Timur, pada tahun 2026, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menggerakkan ekonomi maritim lokal.

dinas perikanan
{{caption}}
KKP Setujui Pembangunan 17 Kampung Nelayan Merah Putih Natuna, Perkuat Sektor Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetujui pembangunan 17 Kampung Nelayan Merah Putih Natuna, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut.

cen sui lan
{{caption}}
Budidaya Ikan Tawar RAS Lebak Siap Pasok Program Makan Bergizi Gratis, Tingkatkan Ekonomi Warga

Dinas Perikanan Lebak dorong budidaya ikan tawar RAS Lebak untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

budidaya ikan tawar
{{caption}}
Barantin Perkuat Sistem Karantina Indonesia Dorong Ekspor Komoditas Unggulan

Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat empat sistem karantina untuk meningkatkan ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Peningkatan sistem karantina Indonesia ini penting untuk daya saing global.

barantin
{{caption}}
KKP dan DANA Kolaborasi Kuatkan Ekonomi Biru Melalui Aksi Bersih Pantai di Bali

KKP dan DANA berkolaborasi menggalakkan Ekonomi Biru melalui aksi bersih pantai di Bali, menegaskan komitmen menjaga ekosistem laut untuk keberlanjutan.

bali
{{caption}}
Indonesia Dorong Kerja Sama Regional Hadapi Krisis Iklim di Forum PBB ESCAP Asia Pasifik

Indonesia mengambil peran sentral dalam mendorong Kerja Sama Regional Hadapi Krisis Iklim di Sidang Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik.

asia pasifik
{{caption}}
Indonesia Dorong Penguatan Aksi Iklim Asia-Pasifik di Forum PBB

Indonesia menyerukan penguatan Aksi Iklim Asia-Pasifik melalui kolaborasi regional yang lebih kuat di Sidang UNESCAP ke-9, menekankan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

aksi iklim asia pasifik
{{caption}}
Rektor Unhas Tekankan Pentingnya Kesamaan Visi untuk Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa menyoroti urgensi kesamaan visi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan.

ekonomi biru
{{caption}}
Sinergi Pemkab Berau dan YKAN: Dorong Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berau untuk Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Berau bersama YKAN memperkuat Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berau melalui pelatihan dan inovasi produk perikanan, membuka peluang ekonomi baru dan menjaga lingkungan.

berau pesisir
{{caption}}
Kolaborasi KKP DANA Kumpulkan 317 Kg Sampah di Aksi Bersih Pantai Petitenget Bali

Aksi Bersih Pantai Petitenget di Bali sukses kumpulkan 317 kg sampah berkat kolaborasi KKP dan DANA. Inisiatif ini jadi langkah nyata jaga kelestarian laut dan dukung ekonomi biru Indonesia.

aksi bersih pantai petitenget
{{caption}}
Dinas KP Bali Matangkan Kajian Kawasan Konservasi Laut Bali Selatan, Targetkan 2027

Dinas Kelautan dan Perikanan Bali sedang menyusun kajian untuk menjadikan laut di Bali Selatan sebagai Kawasan Konservasi Laut Bali Selatan, menargetkan penetapan pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan menjaga kekayaan laut dan mendukung pariwisata berke

bali selatan