Ketimbang Impor Daging, KKP Usul Ada Menu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

Sebab wilayah ini dianggap memiliki dukungan infrastruktur yang kuat serta kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mumpuni.

HINSI Kepri menyambut baik kebijakan Gubernur Ansar Ahmad memprioritaskan ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal.

SPPG Bandarsyah di Natuna mulai menggunakan ikan utuh pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG), memanfaatkan potensi laut lokal demi gizi anak dan ekonomi daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi RPerpres Gemarikan untuk memperkuat kedaulatan pangan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui konsumsi ikan.

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha.

Susu ikan hanya salah satu opsi dalam menu program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Budi menyatakan pihaknya terbuka terhadap produksi perikanan mentah maupun olahan dalam negeri.

Budi menyebut, kegiatan makan bergizi ikan gratis tersebut dalam rangka memperkenalkan aneka olahan produk perikanan kepada masyarakat.

Data tersebut akan diserahkan kepada instansi terkait dengan koperasi perikanan sebagai mitra.

KKP sendiri akan memastikan tercukupinya pasokan ikan dari sisi hulu maupun hilir untuk mendukung program Prabowo tersebut.

Budi menyebut distribusi lapangan kerja meliputi nelayan sebanyak 86.403 orang, industri HPI 73.800 orang, dan industri susu ikan 35.593 orang.

Program ini bertujuan membangun generasi Indonesia yang tangguh, kuat, dan cerdas dengan memastikan pemenuhan asupan protein.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang merekomendasikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Sampang menyusul temuan berbagai masalah di lapangan, termasuk menu tidak standar dan kasus keracunan.

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

Sekretaris Kemendukbangga menegaskan Program Makan Bergizi Gratis harus menguatkan ekosistem pencegahan stunting yang sudah ada, bukan membangun sistem baru, demi efektivitas penanganan kondisi gagal tumbuh pada balita.

Perum Bulog Cabang Tulungagung secara masif menyalurkan 200-300 ton Beras SPHP setiap pekan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah potensi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka jutaan lapangan kerja, menyoroti dampak positif yang luput dari perhatian publik.

APPMBGI mendukung penuh evaluasi dan moratorium sementara Program Makan Bergizi Gratis demi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan keberlanjutan program strategis ini.

Ratusan warga Jember menggelar aksi damai, menyuarakan dukungan kuat agar pemerintah melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.