Kadin Usul Menu Ikan Masuk dalam Program Makan Bergizi Gratis

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan agar ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya. Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin dalam mendukung Program MBG dan swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dikutip dari Antara, Kamis (19/12).

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," tambah Yugi.

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Yugi menambahkan, pihaknya telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Sistem Manajemen Stok Perikanan

Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.