LIVE

Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan

Kemenperin sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat.

kemenperin
Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan
Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan (merdeka.com)

Kemenperin sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat.

Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan
Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan © 2024 maverick

Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKHF) Tahun Anggaran 2023. 

Kasus ini melibatkan pegawai Kemenperin berinisial yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023.

 Karena paket pekerjaan dimaksud tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin di tahun tersebut.

Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan
Kemenperin Ungkap Kasus Surat Perintah Fiktif, Begini Modus Dilakukan © 2024 merdeka.com

“Berdasarkan hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara,"

kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Senin (6/5).

Perbuatan ini dilakukan oleh LHS yang mengatasnamakan jabatannya sebagai PPK dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak lain seolah-olah SPK tersebut merupakan SPK resmi dari Kementerian Perindustrian.

Febri mengungkapkan terdapat 4 SPK dalam pemeriksaan internal dengan nilai pengaduan sekitar Rp80 miliar.

“Jumlah SPK yang diperiksa dalam riksus ada 4 SPK, nilai pengaduan sekitar Rp80 miliar,”

kata Febri.

Namun, Febri menegaskan kasus ini tidak menimbulkan kerugian bagi negara. 

Kasus ini murni tindakan pribadi dari LHS yang saat ini sudah dibebastugaskan dari jabatannya.

Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Kemenperin sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat dengan hukuman maksimal pemecatan.

Febri pun mengimbau masyarakat termasuk para penyedia jasa untuk memperhatikan secara seksama kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa di Kemenperin melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Reporter Magang: Nur Pangesti

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN

{{caption}}
Profil dan Sepak Terjang Nanik S Deyang Kepala BGN yang Baru

{{caption}}
Tak Hanya Dadan, Prabowo Juga Copot Lodewijk Paulus dan Sony Sonjaya dari Wakil Ketua BGN

{{caption}}
Kepala BGN Dadan Hindayana Dicopot

{{caption}}
Cara Pelaku Tutupi Jejak Pembunuhan Pengusaha Korsel di Bekasi

{{caption}}
15 Mahasiswa UI Kasus Chat Mesum Dijatuhkan Sanksi, Ada yang Diskors 3 Bulan

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Penerbitan IMB PT SMJL dalam Kasus Korupsi LPEI, Libatkan Empat Saksi Penting

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penerbitan IMB PT SMJL yang diduga cacat hukum, terkait kasus korupsi LPEI yang merugikan negara triliunan rupiah.

KPK
{{caption}}
Sunardi Sinaga Diperiksa KPK, Kepala Humas Kemnaker Dimintai Keterangan Soal Ini

Kini, KPK mulai menelusuri jejak aliran uang dan modus pemerasan yang melibatkan pejabat kementerian dan pihak swasta penyedia jasa sertifikasi.

Kemnaker
{{caption}}
Kemenperin Pecat ASN Diduga Membuat Surat Perintah Kerja Fiktif

Keputusan ini dibuat setelah Kemenperin melakukan pemeriksaan internal terhadap ASN tersebut.

kemenperin
{{caption}}
Korupsi Pengadaan Barang Rp9 Miliar, Pejabat Anak Perusahaan PT INKA Ditahan

PT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Kasus Dugaan Ketua KPK Firli Bahuri Peras Syahrul Yasin Limpo Naik ke Penyidikan

Kasus naik penyidikan setelah ditemukannya unsur pidana dalam kasus dugaan pemerasaan yang diduga dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Syahrul Yasin Limpo
{{caption}}
Kemenperin Pacu Hilirisasi Minyak Atsiri Melalui Pusat Flavor and Fragrance di Bali

Kemenperin memperkuat hilirisasi minyak atsiri nasional melalui pengembangan Pusat Flavor and Fragrance (PFF) di Bali. PFF menjadi pusat inovasi dan pelatihan produk bernilai tambah tinggi.

agus gumiwang kartasasmita
{{caption}}
Kemenperin Pacu Ekosistem Industri Bambu Nasional Lewat Akademi Komunitas

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat ekosistem Industri Bambu Nasional melalui program Akademi Komunitas Bambu (AKB) untuk meningkatkan daya saing global dan menciptakan nilai tambah.

akademi komunitas bambu
{{caption}}
Kemenperin Perkuat Sertifikasi Penyangrai Kopi, Pacu Kualitas dan Daya Saing Industri Nasional

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serius tingkatkan kualitas kopi nasional dengan memperkuat sertifikasi penyangrai kopi, menjawab tren konsumsi yang terus melonjak dan permintaan pasar akan produk berkualitas.

agus gumiwang kartasasmita
{{caption}}
Pemerintah Pastikan Jaga Harga Pangan dari Dampak Fluktuasi Harga Plastik

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras dan gula, dari dampak fluktuasi harga plastik yang berpotensi membebani masyarakat.

bapanas
{{caption}}
Pemerintah Indonesia Matangkan Insentif Kendaraan Listrik, Percepat Adopsi Nasional

Pemerintah Indonesia tengah serius mempertimbangkan Insentif Kendaraan Listrik, berdiskusi dengan regulator dan industri untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

gaikindo
{{caption}}
Kemenperin Perkuat Regulasi Lingkungan Kawasan Industri, Dorong Investasi Berkelanjutan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis regulasi baru terkait tata kelola lingkungan kawasan industri, bertujuan mengoptimalkan peran pengelola dan mendukung iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan.

agus gumiwang kartasasmita
{{caption}}
Dua Terdakwa Korupsi Proyek Perumahan Fiktif Dituntut Penjara dan Uang Pengganti Miliaran Rupiah

Kasus Korupsi Proyek Perumahan Fiktif memasuki babak baru, dua terdakwa Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto dituntut pidana penjara serta wajib membayar uang pengganti miliaran rupiah. Simak detail tuntutan jaksa KPK.

didik mardiyanto
{{caption}}
Geledah 10 Lokasi, KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi Telkom Grup

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 10 lokasi terkait dugaan korupsi pengadaan fiktif pada perusahaan BUMN, PT Telkom Grup.

kasus korupsi
{{caption}}
Kejagung Usut Korupsi Proyek Fiktif Diduga Rugikan Negara Rp318 Miliar

Kejagung menduga ada kucuran dana yang seolah-olah untuk proyek pembangunan, namun terindikasi tidak ada hasilnya.

kejagung