Kadin Kelautan dan Perikanan Harap Pemerintah Optimalkan Negosiasi Tarif dengan AS

Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto mengharapkan pemerintah mengoptimalkan negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) serta melibatkan secara aktif dunia usaha dalam proses perundingan tersebut.

"Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini," ujar Yugi dalam acara halal bihalal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Sabtu (19/4).

Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.

"Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," tambahnya.

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebutkan pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.

"Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.

Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia.

"Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan," tegasnya.

Lebih lanjut, Yugi meyakini bahwa isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang.

"Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting," tandas Yugi.

Pemerintah Siapkan Solusi

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.

"Pemerintah tetap mencari solusi terbaik. Kita diberi waktu 90 hari sejak kebijakan ini diumumkan. Ini adalah momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar Amerika (Serikat) tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa," jelas Tornanda.

Sebagai informasi, merujuk pada data KKP, Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai USD 1,90 miliar atau 31,97 persen dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.

AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63 persen dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15 persen, China dan Asean 6 persen, Uni Eropa 4 persen, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1 persen.

Pada acara halal bihalal Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan yang berlangsung pada Jumat (18/4) tersebut, juga digelar diskusi tentang tantangan dan masa depan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tengah situasi global yang dinamis.

Acara halal bihalal ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya. Ia menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).

"Tentunya bukan hanya sekadar halal bihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. InsyaAllah, pengusaha tidak boleh pesimistis," ujar Mulyadi.