Kabar Baik! Tingkat Pengangguran Jatim Turun Drastis di Bawah Rata-rata Nasional

Tingkat Pengangguran Jatim pada Februari 2026 mencatat penurunan signifikan menjadi 3,55 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Simak strategi Pemprov Jatim dalam menekan angka pengangguran.

Surabaya, Jatim – Kabar menggembirakan datang dari sektor ketenagakerjaan Jawa Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini pada Februari 2026 berhasil turun menjadi 3,55 persen. Angka ini tidak hanya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi juga berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat 4,68 persen.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik capaian ini, menyatakan rasa syukurnya atas terkendalinya pengangguran di wilayahnya. Menurut Khofifah, kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Timur terus bergerak positif. Pergerakan ekonomi yang dinamis tersebut mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas, menciptakan peluang bagi masyarakat.

Data BPS Provinsi Jawa Timur lebih lanjut menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Tercatat, TPT Jawa Timur mengalami penurunan signifikan dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026. Penurunan berkelanjutan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi isu ketenagakerjaan.

Strategi Komprehensif Pemprov Jatim Tekan Pengangguran

Penurunan Tingkat Pengangguran Jatim yang signifikan tidak terlepas dari berbagai intervensi strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu fokus utama adalah penguatan keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Program ini memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan permintaan industri.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga aktif membuka akses kerja ke luar negeri bagi warganya. Gubernur Khofifah menyebut bahwa Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan peserta magang kerja dan pekerja migran terbanyak di Indonesia. Inisiatif ini memberikan kesempatan luas bagi tenaga kerja lokal untuk mengembangkan karir di kancah internasional.

Pada tahun 2026, tercatat sebanyak 4.920 peserta dari 112 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, 1.617 peserta telah berhasil lolos seleksi dan mendapatkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ini menunjukkan kualitas lulusan vokasi Jatim yang kompetitif dan mendapat kepercayaan di pasar kerja internasional.

Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja dan Tantangan Sektor Informal

Tidak hanya Tingkat Pengangguran Jatim yang menurun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan positif. TPAK mencapai 74,78 persen, naik 0,53 persen poin dibandingkan Februari 2025. Angka ini menandakan semakin banyak penduduk usia produktif yang aktif dalam pasar kerja.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tercatat mencapai 25,14 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 24,25 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang substansial. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, berkontribusi 31,76 persen terhadap total penduduk bekerja di Jawa Timur.

Meskipun demikian, Gubernur Khofifah mengakui bahwa struktur pasar kerja di Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius, terutama dominasi pekerja di sektor informal. Saat ini, persentase pekerja formal di Jawa Timur baru mencapai 35,56 persen, sedangkan pekerja informal masih mendominasi sebesar 64,44 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mendorong transformasi menuju pekerjaan yang lebih formal, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan industri padat karya modern, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perluasan pendidikan dan pelatihan vokasi juga akan terus digalakkan. Transformasi ketenagakerjaan ini bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, memberikan perlindungan, dan menjamin keberlanjutannya.

Sumber: AntaraNews