Khofifah Tegaskan Penyaluran BBM Bersubsidi Jatim Sesuai Regulasi Nasional dan Tepat Sasaran

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya telah sesuai dengan regulasi nasional. Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menerima penghargaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada akhir 2025 lalu di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan atas peran aktif Pemprov dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) melalui Aplikasi XStar BPH Migas.

Proses penyaluran BBM bersubsidi ini diimplementasikan melalui Aplikasi XStar BPH Migas, sebuah sistem digital yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas. Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur atas komitmen serta kerja sama mereka. Hal ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat pengawasan dan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi.

Tujuan utama dari upaya ini adalah agar BBM bersubsidi benar-benar tepat guna dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berhak menerima. Jawa Timur, sebagai provinsi dengan aktivitas ekonomi dan sektor produktif yang tinggi, memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan pemanfaatan sistem digital menjadi krusial dalam menjamin keadilan energi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan dari BPH Migas pada akhir tahun 2025 di Jakarta. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi Pemprov Jatim dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai aturan. Gubernur Khofifah menekankan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung kebijakan energi nasional.

Peran aktif Pemprov Jatim terlihat dari penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP. Proses ini difasilitasi secara digital melalui Aplikasi XStar BPH Migas. “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur atas komitmen dan kerja samanya dalam implementasi Aplikasi XStar BPH Migas,” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, penghargaan ini bukan hanya sekadar pengakuan, melainkan juga momentum untuk terus meningkatkan pengawasan. Tata kelola penyaluran BBM bersubsidi diharapkan semakin akuntabel dan transparan. Tujuannya adalah memastikan subsidi energi benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat penerima.

Penguatan pengawasan dan pemanfaatan sistem digital menjadi kunci utama dalam penyaluran BBM bersubsidi Jatim. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyaluran melenceng dari sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi energi dapat tercapai secara optimal di seluruh wilayah Jawa Timur.

BPH Migas telah menetapkan kuota BBM untuk Jawa Timur pada tahun 2025. Kuota ini mencakup Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Penetapan kuota ini menjadi dasar bagi penyaluran BBM bersubsidi di provinsi tersebut.

Untuk JBT, kuota yang ditetapkan sebesar 2.715.689 kiloliter (KL), dengan realisasi penyaluran mencapai 2.240.737 KL. Sementara itu, untuk JBKP, kuota yang dialokasikan adalah 4.358.878 KL, dengan realisasi penyaluran sebesar 3.212.481 KL. Data ini menunjukkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi Jatim telah berjalan sesuai alokasi.

Khofifah menyebutkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi dan sektor produktif yang sangat tinggi. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kebutuhan energi yang juga sangat besar di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan kuota dan realisasi penyaluran menjadi sangat vital.

“Melalui penguatan pengawasan dan pemanfaatan sistem digital, kami ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari sasaran,” kata Khofifah. Komitmen ini menunjukkan upaya serius Pemprov Jatim dalam menjaga ketersediaan dan distribusi energi yang merata untuk masyarakat.

Selain digitalisasi melalui Aplikasi XStar, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPH Migas menjadi faktor kunci dalam menjaga ketersediaan BBM bersubsidi. Sinergi ini sangat penting bagi sektor-sektor vital seperti petani, nelayan, serta berbagai sektor sosial lainnya. Kolaborasi lintas lembaga ini mengukuhkan komitmen terhadap penyaluran BBM bersubsidi Jatim.

“Sinergi lintas level pemerintahan ini memastikan keamanan pasokan, keandalan stok, serta transparansi penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Khofifah. Hal ini bertujuan agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya. Keberlanjutan pasokan energi adalah prioritas utama.

Khofifah menegaskan kembali komitmen Jawa Timur dalam mendukung kebijakan nasional di sektor energi. Pemprov Jatim terus berupaya mendukung program ketahanan energi nasional. Ini diwujudkan melalui penguatan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi di sektor hilir.

“Dengan tata kelola yang akuntabel dan sinergi lintas level pemerintahan, kami memastikan ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat,” tambahnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pemprov Jatim tidak hanya fokus pada aspek lokal, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas energi di tingkat nasional.

Sumber: AntaraNews