LIVE

Izin Hutan Mandek, Ekspor Getah Pinus Aceh ke 26 Negara Terhenti

Pengajuan izin oleh dua perusahaan sudah dilakukan sejak ktober 2023.

izin hutan
Izin Hutan Mandek, Ekspor Getah Pinus Aceh ke 26 Negara Terhenti
Izin Hutan Mandek, Ekspor Getah Pinus Aceh ke 26 Negara Terhenti (merdeka.com)

Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) meminta Kementerian Kehutanan segera menuntaskan proses perizinan pemanfaatan hutan yang menghambat operasional dua perusahaan pengolah getah pinus di Aceh, yakni PT Kencana Hijau Binalestari dan PT Ika Trias Serangkai.

Kedua perusahaan melaporkan belum rampungnya proses penyesuaian izin pemanfaatan hutan yang telah diajukan sejak Oktober 2023.

Ketua Kelompok Kerja Satgas P2SP, Satya Bhakti Parikesit, mengatakan secara administratif sebagian besar persyaratan telah dipenuhi. Saat ini, persoalan yang tersisa berkaitan dengan penetapan dan penyediaan peta kawasan hutan yang menjadi syarat dalam proses perizinan.

“Tadi kita kasih waktu tiga bulan dan teman-teman dari Kehutanan menyanggupi. Secara dokumen persoalannya tinggal peta kawasan yang memang sekarang diwajibkan oleh aturan,” kata Satya dalam sidang debottlenecking ke-11 Satgas P2SP yang digelar Kamis (11/6/2026).

Pemerintah Perlu Memberi Kepastian Hukum

Menurut dia, proses perizinan tersendat setelah pemerintah mengubah skema kerja sama pemanfaatan hutan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023.

Padahal, kedua perusahaan telah mengajukan penyesuaian skema sesuai ketentuan baru dan melengkapi dokumen yang diminta. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena masa berlaku PKS yang dimiliki PT Ika Trias Serangkai dan PT Kencana Hijau Binalestari telah berakhir.

Satya menegaskan penyelesaian persoalan tersebut harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku saat pengajuan dilakukan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum agar proses transisi dari skema lama ke skema baru tidak menghambat kegiatan usaha.

“Kita tetap mengikuti aturan yang berlaku saat itu. Kalau konteksnya perpanjangan, ya diproses sebagai perpanjangan. Kalau sudah masuk skema PBPH yang baru, maka mengikuti ketentuan PBPH yang baru,” ujarnya.

Reporter: Immanuel Christian



Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Pandasurya Wijaya
Editor Pandasurya Wijaya
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas

{{caption}}
Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Bansos Rp 5,4 Juta dari Prabowo

{{caption}}
Monas hingga Bundaran HI Gelap Malam Ini

{{caption}}
Amerika Serikat Buka Piala Dunia 2026 dengan Pesta Gol ke Gawang Paraguay

{{caption}}
Pemprov DKI Bantah Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa

{{caption}}
Ramai Soal CCTV Bundaran HI, Pemprov DKI Buka Suara

Topik Terkait
{{caption}}
Penyegelan Tambang Emas di Palu: Satgas PKH Sita Konsesi PT Citra Palu Mineral

Satgas PKH menyegel kawasan tambang emas milik PT Citra Palu Mineral di Palu, Sulawesi Tengah, menyusul temuan bukaan hutan di area konsesi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penyegelan tambang emas ini?

sulawesi tengah
{{caption}}
Satgas PKH Pastikan Transparansi Pencabutan Izin Hutan, Bukan Proses Selektif

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (Satgas PKH) menegaskan proses **pencabutan izin hutan** bagi perusahaan pelanggar dilakukan transparan dan berdasarkan investigasi mendalam, membantah tudingan selektif.

Pencabutan Izin Hutan
{{caption}}
Satgas PKH Tegaskan Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Kawasan Hutan Tidak Tebang Pilih

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan bahwa pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korpo

Satgas PKH
{{caption}}
Gubernur Kalteng Dukung Pusat Perkuat Penertiban Kawasan Hutan Kalimantan Tengah, Lahan PT AKT Disita

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penertiban kawasan hutan Kalimantan Tengah, termasuk penyitaan 1.699 hektare lahan PT Asmin Koalindo Tuhup akibat pelanggaran serius.

penertiban kawasan hutan
{{caption}}
Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan Pertambangan PT AKT di Kalteng, Potensi Denda Triliunan Rupiah Menanti

Satgas PKH berhasil menguasai kembali 1.699 hektare lahan pertambangan PT AKT di Kalimantan Tengah setelah pencabutan izin dan temuan pelanggaran serius, dengan potensi denda mencapai triliunan rupiah.

Satgas PKH
{{caption}}
Trivia Penting: Setelah 3 Izin Dicabut, Bagaimana Pengelolaan Areal Hutan Kalsel Berlanjut?

Menteri Kehutanan mendesak Dinas Kehutanan Kalsel mengambil alih pengelolaan areal hutan pasca pencabutan izin tiga perusahaan. Simak strategi Pengelolaan Areal Hutan Kalsel yang akan diterapkan!

Pengelolaan Hutan Kalsel
{{caption}}
Pemerintah Sita 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal

Ketua Pelaksana Satgas PKH itu menyebut, dari sitaan tersebut pihaknya telah menyerahkan lahan seluas 915.206,46 hektare kepada kementerian terkait.

Lahan Sawit Eks PT Duta Palma
{{caption}}
Tata Ruang PSN PIK 2 Punya Banyak Masalah, Bagaimana Kelanjutannya?

Kementerian ATR/BPN menemukan adanya ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada PIK 2.

PSN
{{caption}}
Pemerintah Tegas Tertibkan Pembalakan Liar, Presiden Prabowo: Sudah Kita Mulai!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab banjir, dengan penindakan tegas terhadap perusahaan tak berizin.

banjir sumatera
{{caption}}
Terungkap! 9 Perusahaan HTI Tesso Nilo Diduga Tanami 32.903 Hektare Lahan dengan Sawit, Padahal Izinnya Hutan Tanaman Industri

Satgas PKH menemukan indikasi 9 Perusahaan HTI Tesso Nilo menanam sawit di lahan seluas 32.903 hektare, padahal izinnya untuk hutan tanaman industri. Ada apa sebenarnya?

hgu
{{caption}}
Harga Biji Kakao Melonjak Akibat Penutupan Selat Hormuz dan Penurunan Suplai

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kenaikan signifikan pada harga biji kakao untuk periode Juni 2026, dipicu oleh penutupan Selat Hormuz dan penurunan suplai global. Penasaran bagaimana dampak lebih lanjutnya?

biaya logistik