FHCI Dorong Pemanfaatan AI Beretika BUMN, Bukan Tren Semata: Hindari 'Digital Death Spiral'

FHCI mendorong pemanfaatan AI Beretika BUMN untuk transformasi digital, menegaskan AI sebagai penguat efisiensi manusia, bukan pengganti. Etika dan tata kelola AI krusial agar tak terjebak 'Digital Death Spiral'.

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) secara aktif mendorong implementasi kecerdasan buatan (AI) yang beretika, efisien, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dalam rangka percepatan transformasi digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inisiatif ini disampaikan dalam sebuah keterangan di Jakarta pada Sabtu, 01 November, yang menyoroti pentingnya integrasi teknologi mutakhir dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemanfaatan AI diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan efisiensi operasional dan kapabilitas pegawai di seluruh lini BUMN. Fokus utama adalah bagaimana teknologi ini dapat mempercepat adaptasi manusia terhadap perubahan dan meningkatkan kecerdasan kolektif dalam organisasi.

Para pakar menegaskan bahwa kehadiran AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran fundamental manusia, melainkan untuk memperkuat kemampuan dan efisiensi kerja para pegawai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara inovasi teknologi dan potensi sumber daya manusia yang ada.

AI Tingkatkan Efisiensi, Bukan Ganti Peran Manusia

Penerapan kecerdasan buatan di lingkungan BUMN telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi tanpa menggeser posisi manusia. Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi PT PLN (Persero), Pratama Adieputro Suseno, menegaskan bahwa “AI justru membuat manusia lebih efisien, lebih cerdas, dan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan”.

Menurut Pratama, AI tidak akan mengambil alih pekerjaan manusia, melainkan berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kemampuan dan efisiensi kerja pegawai. “Di PLN, kami menerapkan AI hampir di seluruh lini manajemen, mulai dari perencanaan organisasi, produktivitas, hingga pengelolaan pelatihan dan kesejahteraan pegawai,” ujarnya.

Sebagai contoh konkret, PLN telah mengembangkan sistem berbasis AI bernama Knowledge Smart Assistant for Training Recommendation and Intelligent Acceleration (KESATRIA). Sistem inovatif ini dirancang khusus untuk merekomendasikan pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu setiap pegawai, memastikan pengembangan kompetensi yang relevan dan personal.

Pratama menjelaskan lebih lanjut manfaat KESATRIA, “AI ini membantu pegawai dan pengajar menemukan materi yang relevan secara cepat dan personal, tanpa harus mencari manual di sistem.” Ini menunjukkan bagaimana AI dapat menyederhanakan proses dan memberikan nilai tambah signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia.

Etika AI dalam Rekrutmen dan Kebijakan Nasional

Meskipun AI menawarkan efisiensi, aspek etika menjadi sorotan penting, terutama dalam proses rekrutmen. SEVP Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Steven A. Yudiyantho, menyoroti tantangan ini, menekankan bahwa perusahaan wajib memastikan keputusan berbasis AI tetap transparan dan bebas dari diskriminasi.

Steven mengakui bahwa AI memang mampu mempercepat proses rekrutmen, namun ia mengingatkan perlunya kontrol manusia. “AI memang mempercepat proses rekrutmen, tetapi tetap harus ada kontrol manusia untuk mencegah bias sistemik. Semakin banyak kita menggunakan AI, semakin besar pula kebutuhan untuk menghumanisasi proses HR,” katanya.

Dari perspektif kebijakan nasional, Sekretaris Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Pujo Setio, menggarisbawahi urgensi pembentukan tata kelola dan ekosistem AI yang beretika di Indonesia. Ia mencatat bahwa adopsi AI di negara ini masih didominasi untuk konten kreatif, bukan inovasi produktif yang lebih substansial.

Pemerintah terus berupaya memperkuat program pelatihan dan literasi digital guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang etika dan potensi risiko penggunaan AI. Pujo menambahkan, “Ke depan, pengembangan talenta digital akan menjadi kunci untuk memastikan transformasi berjalan inklusif dan aman.”

Menghindari 'Digital Death Spiral' dalam Adopsi AI

Dalam euforia adopsi teknologi, organisasi diingatkan untuk tidak terjebak dalam apa yang disebut “Digital Death Spiral”. Professor Simon Tanner dari King’s College London menjelaskan kondisi ini terjadi ketika pengambil keputusan terlalu mengandalkan tren dan dogma teknologi tanpa didasari bukti yang kuat dan kebutuhan yang jelas.

Banyak organisasi cenderung mengadopsi AI hanya karena mengikuti tren, bukan karena adanya kebutuhan strategis yang teridentifikasi. “Banyak organisasi mengadopsi AI hanya karena tren, bukan karena kebutuhan yang jelas,” ujar Simon, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Keberhasilan transformasi digital, menurut Simon, sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap data, kemampuan untuk mengukur dampak implementasi teknologi, serta pengembangan berkelanjutan terhadap kompetensi manusia. Tanpa fondasi ini, investasi dalam AI berisiko tidak memberikan hasil optimal.

Oleh karena itu, FHCI dan para pakar mendorong pendekatan yang bijak dalam pemanfaatan AI, memastikan bahwa setiap inovasi teknologi benar-benar mendukung tujuan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia secara beretika dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews