Ekonomi Myanmar Porak Poranda Usai Diguncang Gempa Dahsyat, Getarannya Terasa Hingga Tiga Negara

Dampak gempa tak hanya dirasakan di Myanmar, tetapi juga mengguncang Thailand.

Myanmar bagian tengah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter pada Jumat siang (28/3). Menurut laporan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) guncangan dahsyat ini menyebabkan jalan-jalan di ibu kota Naypyidaw mengalami kerusakan parah. Tak hanya itu, getarannya bahkan terasa hingga India, China, dan Thailand. 

Pusat gempa berada 16 kilometer di barat laut Kota Sagaing, dengan kedalaman hanya 10 kilometer, menjadikannya lebih berpotensi merusak. Gempa terjadi sekitar pukul 12:50 siang waktu setempat (06:20 GMT), memicu kepanikan di berbagai daerah terdampak.

Dampak gempa tak hanya dirasakan di Myanmar, tetapi juga mengguncang Thailand. Perdana Menteri Thailand segera mengumumkan keadaan darurat di Bangkok setelah guncangan hebat terasa di ibu kota. Beberapa bangunan mengalami kerusakan, dan aktivitas warga terganggu akibat gempa yang mendadak ini.

Di tengah kepanikan, laporan dari pihak kepolisian dan tim medis menyebutkan bahwa sebuah gedung pencakar langit setinggi 30 lantai yang sedang dalam tahap pembangunan runtuh akibat gempa.

Runtuhnya gedung tersebut menyebabkan 43 pekerja terperangkap di dalamnya, memicu operasi penyelamatan besar-besaran oleh tim SAR Thailand. Hingga kini, pencarian korban masih terus berlangsung.

Kondisi Perekonomian Myanmar di Tengah Krisis

Bencana alam ini semakin menambah tekanan pada perekonomian Myanmar, yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi rapuh. Menurut catatan Bank Dunia, sejak 2011, Myanmar telah melalui masa transisi politik dan ekonomi yang cukup dinamis. Dimulai dari pemerintahan militer transisi, negara ini menggelar pemilihan umum demokratis pertama pada 2015.

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2019, Myanmar sempat mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, rata-rata mencapai 6 persen per tahun. Kemajuan ini didukung oleh reformasi ekonomi, pencabutan sanksi internasional, dan optimisme terhadap stabilitas politik yang lebih baik. Namun, di balik angka-angka positif tersebut, kondisi politik Myanmar tetap rentan.

Pada 2017, gelombang kekerasan di Negara Bagian Rakhine menyebabkan salah satu eksodus pengungsi terbesar dalam sejarah modern. Situasi semakin memburuk pada Februari 2021, ketika kudeta militer kembali mengguncang negara tersebut. Kudeta ini tidak hanya menghentikan proses transisi demokrasi, tetapi juga memicu konflik internal yang berkepanjangan, membuat jutaan warga kehilangan tempat tinggal.

Menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 18,6 juta penduduk Myanmar, setara dengan hampir sepertiga dari total populasi, saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dari jumlah tersebut, enam juta di antaranya adalah anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Secara geografis, Myanmar juga merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam. Siklon, banjir, dan tanah longsor sering kali melanda, memperparah kondisi krisis yang sudah ada. Pada Mei 2023, Siklon Mocha, badai kategori 5,melanda Myanmar, berdampak pada sekitar 1,2 juta penduduk, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas.

Hanya berselang satu tahun, pada September 2024, Myanmar kembali dihantam Topan Super Yagi, yang berdampak langsung pada hampir satu juta orang. Ribuan rumah hancur, ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, dan situasi kemanusiaan semakin memburuk.

Ekonomi Myanmar Terpuruk, Prospek Pertumbuhan Kian Suram

Perekonomian Myanmar telah mengalami pukulan berat sejak pandemi Covid-19, yang diperparah dengan ketidakstabilan politik pasca-kudeta militer. Aktivitas ekonomi terus melemah, dengan pertumbuhan yang diperkirakan hanya mencapai 1 persen hingga Maret 2025. 

Dunia usaha menghadapi lingkungan bisnis yang semakin sulit, sementara konflik yang meningkat sejak Oktober 2023 mengganggu jalur perdagangan utama serta meningkatkan biaya logistik.

Selain itu, Myanmar menghadapi berbagai tantangan ekonomi lainnya, seperti inflasi tinggi, pengangguran yang melonjak, serta kemiskinan yang semakin dalam. 

Industri manufaktur terpukul keras akibat kekurangan bahan baku impor, gangguan tenaga kerja, serta pasokan listrik yang tidak stabil. Di sisi lain, penurunan pendapatan riil dan melemahnya tabungan rumah tangga telah mengurangi daya beli masyarakat, menghambat konsumsi dan perdagangan ritel.

Risiko Kehilangan Generasi Akibat Krisis Pendidikan dan Kesehatan

Kondisi krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Myanmar menghadapi risiko kehilangan satu generasi akibat minimnya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Belanja publik untuk sektor-sektor krusial ini mengalami penurunan drastis. 

Jika pada tahun 2020/21 alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari PDB, maka pada 2023/24 angkanya anjlok menjadi hanya 2,2 persen, terendah dibandingkan negara-negara tetangganya. Sebagai perbandingan, Kamboja mengalokasikan 3,67 persen dari PDB untuk sektor ini, sementara Laos menganggarkan 2,58 persen.

Situasi ini berdampak langsung pada ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Harga bahan pangan yang tinggi, ditambah dengan pasar tenaga kerja yang masih lesu, semakin menekan pendapatan rumah tangga. Beban ekonomi ini paling dirasakan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik berkepanjangan.

Masa Depan Myanmar: Antara Harapan dan Ketidakpastian

Dalam jangka menengah, potensi Myanmar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif semakin sulit terwujud. Reformasi ekonomi yang sebelumnya menjadi pendorong pertumbuhan kini banyak mengalami kemunduran. Myanmar kembali menjadi negara yang tertutup dan kehilangan daya tarik bagi investor asing.

Gangguan pada layanan pendidikan dan kesehatan berpotensi berdampak jangka panjang terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, meningkatnya migrasi tenaga kerja terampil ke luar negeri serta menurunnya investasi asing langsung akan semakin membatasi prospek pembangunan Myanmar di masa depan.