DJP Catat 7,7 Juta Wajib Pajak Aktifkan Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku melaporkan lebih dari 312 ribu wajib pajak telah berhasil melakukan aktivasi Coretax, menandakan peningkatan adaptasi terhadap transformasi digital perpajakan.

Jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 8,1 juta SPT dari berbagai kategori wajib pajak.

DJP merinci, dari total pelaporan tersebut sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dengan tahun buku Januari–Desember.

Seluruh pelaporan tersebut dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax, baik melalui aplikasi utama maupun formulir elektronik tersedia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 14,6 juta wajib pajak telah melakukan Aktivasi Coretax DJP dan 4,6 juta SPT Tahunan telah dilaporkan, mendorong kepatuhan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan progres pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax telah mencapai 398.091 SPT per 21 Januari 2026, mendekati target 400 ribu.

Jumlah tersebut terdiri dari 65.184 Wajib Pajak Orang Pribadi, 3.794 Wajib Pajak Badan, dan 168 Instansi Pemerintah.

Rosmauli meminta masyarakat segera mengaktifkan akun Coretax agar dapat langsung memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia.

Uji coba kedua yang berskala lebih masif digelar pada 10 Desember lalu, melibatkan 50.000 pegawai di seluruh unit Kementerian Keuangan.

Menurut Purbaya, sistem tersebut telah diuji dengan skema login serentak hingga sekitar 60 ribu pengguna.

Sebanyak 5,74 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax hingga 20 November 2025, namun jutaan lainnya masih belum. DJP berupaya keras untuk memastikan kesiapan sistem.

Kantor Wilayah DJP Sulselbartra mencatat peningkatan signifikan dalam Pelaporan SPT Tahunan di Sulawesi Selatan, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik berkat kemudahan akses dan sosialisasi masif.

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

Kanwil DJP Kalselteng gencar lakukan Edukasi Pajak Generasi Muda melalui program Office Tour, memperkenalkan peran pajak dan sistem Coretax kepada siswa untuk membentuk wajib pajak patuh di masa depan.

Hingga tanggal 7 Mei 2026, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima mencapai 13.193.052.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

Said khawatir, jika gangguan sistem terus berulang maka wajib pajak akan malas melapor.

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.