Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Barcelona Cari Bek Baru, Raphinha Sarankan Nama Bek Tangguh Asal Brasil Ini

{{caption}}
Dharma Santi 2026, Prabowo Ajak Umat Hindu Perkuat Toleransi

{{caption}}
KPK Ungkap 8 Temuan Masalah dalam Tata Kelola Program MBG

{{caption}}
Enlit Asia-Electricity Connect 2026: Kejar Target Bangun PLTS 100 GW

{{caption}}
Kode Redeem Wuthering Waves Terbaru 17 April 2026, Ada Bonus yang Bikin Pemain Wajib Cepat Klaim

{{caption}}
KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Bupati Tulungagung, Sita Uang Puluhan Juta

Topik Terkait
{{caption}}
DJP Wajibkan 27 Lembaga Laporkan Transaksi Kartu Kredit, Jamin Keamanan Data Nasabah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

DJP
{{caption}}
Standarisasi Digital Pelaporan Keuangan Dorong Daya Saing Korporasi Nasional

Penerapan standarisasi digital pelaporan keuangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing korporasi nasional dan akuntabilitas, mendorong transformasi fundamental bagi dunia usaha.

{{caption}}
OJK: Aturan Baru Pajak Kripto Fondasi Penting Industri Digital Nasional

OJK menilai aturan terbaru pajak kripto dalam PMK 108/2025 menjadi modal krusial untuk pembangunan industri aset digital, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.

{{caption}}
Aturan Baru OJK: Rekening Bank Tak Lakukan Transaksi Selama Lebih dari 1.800 Hari Dianggap Dormant

Dalam konteks ini, Dian menambahkan bahwa bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta melakukan pengawasan yang ketat.

OJK
{{caption}}
Trivia: Tahukah Anda, DJP Sumut I Blokir 310 Rekening Penunggak Pajak, Total Utang Rp119 Miliar!

Kantor Wilayah DJP Sumut I mengambil langkah tegas memblokir 310 rekening penunggak pajak senilai Rp119 miliar. Apa alasan di balik tindakan ini dan bagaimana dampaknya bagi kepatuhan wajib pajak?

{{caption}}
Wow, DJP Kalselteng Blokir 121 Rekening Penunggak Pajak Senilai Rp110 Miliar Lebih! Ini Alasannya

Kantor Wilayah DJP Kalselteng mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak senilai lebih dari Rp110 miliar. Simak langkah-langkah penagihan dan dampaknya bagi penerimaan negara!

{{caption}}
Aturan Baru OJK: Bank Wajib Lebih Transparan Buka Laporan Keuangan ke Publik, Termasuk soal Suku Bunga

Melalui penerbitan beleid baru ini, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perbankan.

OJK
{{caption}}
OJK Terbitkan Aturan Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, Ini Isinya

POJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan ini salah satunya mengatur tentang penyesuaian cakupan perusahaan anak (investee) bank.

OJK
{{caption}}
Ternyata, Ini Alasan Kenapa Dirjen Pajak Bisa Intip Rekening Pribadi Masyarakat

Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.

{{caption}}
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

{{caption}}
Ini Dampak untuk Wajib Pajak yang Tak Padankan NIK KTP Jadi NPWP

Salah seorang warga Kota Bukittinggi Icha (30) mengaku belum memadankan NIK dengan NPWP sebagaimana ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

{{caption}}
Pemerintah Evaluasi Insentif Pajak, Restitusi Dipastikan Tepat Sasaran

Pemerintah secara berkala meninjau dampaknya terhadap dunia usaha dan penerimaan negara.

{{caption}}
DJBC Aceh Imbau Calon Haji Pedomani Ketentuan Barang Bawaan Haji Demi Kelancaran Kepulangan

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

{{caption}}
Pajak 40 Persen Bikin Harga Mobil di Indonesia Menjadi Tinggi, Ini Dampaknya ke Pasar Otomotif Tanah Air

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga kendaraan di Indonesia adalah besarnya jumlah pajak yang dikenakan.

{{caption}}
Bayar Pajak Aman? Motor IRT di Palembang Hilang di Parkiran Samsat

Informasi yang diterima, peristiwa tersebut bermula saat korban bermaksud membayak pajak di Kantor Samsat IV Palembang di Jalan MP Mangkunegara, Sako.

{{caption}}
DJP Respons Maraknya Jasa Joki Lapor SPT di Medsos

Masa pelaporan SPT kini diperpanjang hingga 30 April, yang menyebabkan munculnya fenomena "joki pajak" di media sosial.

{{caption}}
Hingga 30 Maret 2026, 10,1 Juta Orang Sudah Lapor SPT

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 10.124.668.

{{caption}}
PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Bakal Sumbang Rp3,5 Triliun ke Penerimaan Negara

Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.

{{caption}}
Kritik Keras Dirjen Pajak, Ketua Komisi XI DPR: Tidak Mampu Terjemahkan Pesan Presiden soal PPN

Di mana dasar pengenaan pajak adalah nilai lain, dalam hal ini 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.

{{caption}}
Potensi Pendapatan Negara dari PPN 12 Persen Harusnya Capai Rp75 Triliun, Ditjen Pajak Putar Otak Cari Sumber Baru

Namun, proyeksi itu berubah lantaran Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatasi barang dan jasa yang terkena tarif PPN 12 persen.

{{caption}}
Agen LPG 3 Kg di Indonesia Keluhkan Kebijakan Pungutan Pajak

Keresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

{{caption}}
Kemenkeu Ingatkan Tarif Pajak UMKM di Atas 7 Tahun Tak Lagi 0,5 Persen

Setelah 7 tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM harus naik kelas jadi Wajib Pajak tanpa penggunakan PPH final.

{{caption}}
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.