Rekening Gendut

Lewat PMK Nomor 47 tahun 2024, Ditjen Pajak kini bisa melihat informasi rekening dengan saldo di atas Rp1 miliar.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Tri Suhartanto merespons tudingan terkait transaksi mencurigakan Rp300 miliar lewat rekening pribadinya. Dia menyatakan tidak ada persoalan dengan mantan Kasatgas Penyidikan KPK, Novel Baswedan yang menyampaikan tudingan itu.

Punya rekening Rp 3 miliar, PNS di Kampar ditahan polisi. Menurut Sugeng, kasus ini bermula dari temuan PPATK. Rekening tersangka diduga mengalami penggelembungan atau rekening gendut. Sebab, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, isi rekening tersangka tidak sesuai dengan penghasilannya.

Dugaan rekening gendut kepala daerah tersebut sudah dilaporkan PPATK tahun lalu.

Agus menyebut untuk tahun 2016, pihaknya belum ada laporan soal rekening gendut kepala daerah lainnya.

KPK akan berkoordinasi dengan PPATK untuk tahu lebih jauh para kepala daerah yang memiliki duit berlimpah.

Menurut Irjen Polisi Anton Charliyan, ada lembaga negara lain yang pegawainya punya rekening lebih besar.

Jumlah itu baru diketahuinya usai melakukan transaksi setor tunai Rp 250.000 di mesin ATM Bank Mandiri.

Tanpa penjelasan rinci, petugas CS hanya menyampaikan akan memberi kabar kepada Tomedy jika ada perkembangan.

Dia pun tidak tahu dari mana asal uang itu masuk ke saldo rekeningnya.

Tomedy mengakui bahwa saldo rekening bank Mandiri miliknya tidak sampai Rp 500.000.

Kaget dapat uang sebanyak itu, namun bukannya bertanya ke BNI soal uang yang masuk ke rekeningnya, S malah memakainya.

"Saya kira tepat dan yang bersangkutan juga clear and clean terkait masalahnya," kata Tjahjo.

Bantahan pernah dilakukan PPATK melalui media massa beberapa waktu lalu.

Yunus Husein tak terima disebut sumpah demi Allah, demi Rasulullah oleh Jusuf Kalla.

Kasus penjualan BBM subsidi ilegal ini terungkap dari kasus rekening gendut PNS Batam.

"Kami akan pelajari dulu. Dari KPK, hasil penyidikannya kan belum lengkap," kata Raden Widyopramono.

"Jadi isu itu tidak ada, saya bilang ralat dong. Ini untuk jelaskan apa yang jadi latar belakang semua soal itu,".

Setiap masalah pemberitaan seharusnya tidak dibawa ke ranah hukum.

Sekitar 1.000 orang gabungan pekerja PT Rotua dan warga sekitar perusahaan itu berunjuk rasa mendukung Labora.