Anggota DPR desak KPK telusuri rekening gendut kepala daerah

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebut telah melaporkan sekitar 20 rekening gendut kepala daerah kepada penegak hukum di tahun 2015. Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate meminta lembaga terkait untuk membuka dan transparan soal dugaan rekening gendut kepala daerah."Kalau ada rekening gendut itu ya terbuka. Kalau memang ada siapa orangnya. Karena orang yang punya‎ rekening gendut itu kan ada kemungkinan sumber dananya yang harus ditelusuri, dari mana. Kalau orang punya rekening gendut tapi sumber dananya bener, ya sah," kata Jhonny di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).Menurutnya, laporan tersebut bisa menjadi data awal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri jika adanya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah berekening gendut itu."Dan ini kan bisa jadi informasi awal bagi KPK untuk bisa menindaklanjuti bila data-data itu ada tindak pidana korupsi apa tidak. Kalau tidak, ya orang itu harus dijaga juga. Kalau ada, ya silakan ditindaklanjuti," tegasnya."Yang pasti, informasi itu baik. Tapi sesuai dengan UU, itu tidak bisa jadi dasar untuk menolak seseorang. Tapi itu jadi tugas KPK untuk menelusuri apakah orang-orang itu berpotensi ada tindakan-tindakan kriminal tipikor di situ. Itu jadi domain KPK," sambungnya.Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso mengatakan pihaknya telah melaporkan sekitar 20 rekening gendut kepala daerah kepada penegak hukum tahun 2015.Adapun rinciannya, 10 laporan diserahkan ke Kejaksaan Agung dan 10 lainnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 20 laporan itu melibatkan kepala daerah di tingkat kabupaten kota."Rekening gendut kepala daerah itu kira-kira sekitar 10 ke Kejaksaan Agung, 10 ke KPK. 2015 dikirim. Sudah ada beberapa jalan (penyelidikannya). Yang terakhir jalan ada dua," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9) sore.Namun Agus menyebut untuk tahun 2016, pihaknya belum ada laporan soal rekening gendut kepala daerah lainnya. "Kalau yang baru belum ada lah," terangnya.