Menteri LH Beberkan Langkah Pengendalian Iklim Saat Climate Summit PBB

Indonesia menegaskan penerjemahan komitmen iklim ke dalam aksi lintas sektor yang menyatukan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam forum KTT Iklim PBB di Markas Besar PBB, New York, Rabu (23/9/2026).

Ia berbicara pada sesi Interactive Leaders Dialogue dalam rangkaian Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang menjadi bagian dari Sidang Majelis Umum PBB ke-81. "Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing," kata Jumhur dalam keterangan tertulis.

Indonesia menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Aksi iklim ditegaskan harus berjalan beriringan dengan agenda pembangunan, termasuk ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan penguatan resiliensi masyarakat. "Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama," terangnya.

Pemaparannya merinci langkah lintas sektor: pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi. Dalam penyampaian lisannya, ia juga menekankan percepatan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.

Jumhur menekankan bahwa transisi harus berkeadilan dan berpihak pada rakyat. "Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," tegas Jumhur.

Indonesia juga menggarisbawahi tiga solution dialogues terkait pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, dan pengurangan metana. Rangkaian diskusi tersebut menjembatani arah transisi dengan kebutuhan pendanaan serta pelaksanaan nyata di tingkat masyarakat.

Pada dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan bahwa arus pembiayaan perlu mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan rencana adaptasi nasional (National Adaptation Plan/NAP), mulai dari penyiapan program/proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran. Hibah dan pembiayaan yang sangat konsesional ditekankan tetap penting untuk data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas. Indonesia juga mendorong dukungan untuk kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung perlahan.

Adapun pengurangan metana disorot sebagai contoh aksi yang memberi manfaat langsung bagi warga. Pembenahan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, penguatan data, pelaporan dan verifikasi (MRV), dukungan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dinilai mampu menurunkan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik. Metana tercatat menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.

Di sisi adaptasi, Indonesia menekankan langkah bersamaan dengan mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, pemerintah mengembangkan giant sea wall di pantai utara Jawa, sekaligus melindungi dan merestorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir. Adaptasi dipandang sebagai upaya melindungi pembangunan sebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebih besar.

Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menegaskan bahwa agenda lingkungan dan iklim melekat pada keputusan pembangunan. Pilihan kebijakan tentang energi, industri, investasi, sampah, pembiayaan, dan pesisir akan memengaruhi ketahanan pangan, kesehatan, pekerjaan, kualitas lingkungan, serta kapasitas masyarakat menghadapi risiko iklim yang meningkat. "Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," ujar Jumhur.

Climate Summit 2026 dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri para kepala negara/pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta perwakilan pemuda. Hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley. Rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut digelar menjelang COP31 untuk menjawab tiga tantangan utama: mempercepat penurunan emisi dan transisi berkeadilan, memperluas pembiayaan terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim guna melindungi manusia dan mata pencaharian.