Said Aqil Ingatkan Elite Politik agar Tak Terus Berebut Kekuasaan

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyerukan agar pertikaian politik di Tanah Air segera dihentikan dan kepentingan bangsa dikedepankan. Pihak yang terbukti bersalah diminta bersikap kesatria dengan mengundurkan diri atau menghentikan langkah yang memperkeruh suasana. Seruan ini disampaikan dalam pernyataan bertajuk "Segera Akhiri Pertikaian Politik! Sopo Salah Seleh (Siapa yang Salah Wajib Mundur)" di Jakarta, Rabu (11/11).

Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj, menegaskan politik yang santun dan beradab serta stabilitas sosial merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menautkan ajakan itu dengan tradisi kesantunan yang melekat pada bangsa Indonesia.

"Sebagai bangsa Nusantara yang santun dan beradab, kita wajib memegang teguh prinsip kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan kesantunan dalam segala bentuk perilaku dan kehidupan," kata Said Aqil dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Said Aqil juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan secara adil tanpa membedakan kedudukan maupun kepentingan pihak tertentu.

"Para pemimpin bangsa harus menjalankan politik adiluhung, yaitu politik yang mengedepankan kebenaran dan kekesatriaan. Hukum wajib dijalankan secara adil dan tidak boleh pandang bulu," ujar dia.

LPOI Dukung Prabowo Jaga Stabilitas

Dalam pernyataannya, LPOI menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kewibawaan bangsa dan memastikan stabilitas nasional tetap terpelihara.

Said Aqil menilai diperlukan langkah tegas apabila ada pihak atau kelompok yang terbukti mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.

"Demi menjaga kebenaran, wajib hukumnya mengambil sikap tegas agar kebenaran dapat segera terungkap. LPOI mendukung Presiden Prabowo untuk menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta stabilitas nasional," kata dia.

Ia menegaskan bahwa tindakan makar tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang kebangsaan maupun nilai-nilai agama.

"Karena apa pun alasannya, makar tidak dibenarkan oleh semua agama. Makar haram hukumnya!" tandas Said Aqil.

Yang Bersalah Wajib Mundur, Hentikan Provokasi

LPOI menyoroti eskalasi konflik politik yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Organisasi ini meminta pihak-pihak yang terbukti bersalah agar berani mundur dan menghentikan tindakan yang bisa memancing provokasi.

Pertikaian yang berlarut dinilai bukan hanya merugikan pihak-pihak yang berseteru, tetapi juga berisiko memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Bagi siapa pun yang bersalah, wajib berani bersikap kesatria untuk segera mundur atau menyatakan berhenti. Hentikan sikap-sikap yang memicu provokasi dan berpotensi menimbulkan pertentangan serta konflik horizontal," kata Said Aqil.

LPOI menekankan pentingnya menghormati dan mengawal putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak ada iktikad baik untuk mundur, LPOI meminta anggota parlemen menjalankan fungsi politik dan pengawasannya sesuai ketentuan.

"Demi dan atas nama keadilan, anggota dewan di parlemen wajib mengawal dan menegakkan keputusan hukum Mahkamah Agung yang final dan mengikat, serta melakukan tindakan politik yang diperlukan sebagaimana mestinya demi kepastian hukum di Republik Indonesia," tegas dia.

Said Aqil Ingatkan Falsafah 'Sopo Salah Seleh'

LPOI mengingatkan kembali falsafah Jawa Sopo Salah Seleh, bahwa siapa pun yang bersalah harus berani mengakui kesalahan dan bersedia mundur.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, falsafah tersebut mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap kesatria yang seharusnya menjadi pegangan para pemimpin bangsa.

"Kita ini bangsa yang mengenal filosofi 'Sopo Salah Seleh'. Siapa yang salah wajib mundur. Jadi, harus tahu diri. Kalau tidak mau mundur, demi keadilan, kebenaran, dan kekesatriaan, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu," ujar dia.

LPOI berharap seluruh pihak bersikap legawa dan mengakhiri pertikaian politik secara bijaksana agar publik tidak terus disuguhi ketegangan dan drama politik yang tidak produktif.

Prioritas Rakyat, Bukan Drama Kekuasaan

LPOI mengingatkan elite politik agar tidak terjebak perebutan kekuasaan yang mengabaikan persoalan mendasar masyarakat.

Menurut Said Aqil, rakyat membutuhkan kesejahteraan, rasa aman, pendidikan yang terjangkau, serta kehidupan yang lebih baik, bukan konflik politik berkepanjangan.

"Sekali lagi, yang dibutuhkan rakyat bukan drama politik yang tidak mendidik. Rakyat tidak membutuhkan keserakahan terhadap kekuasaan. Rakyat membutuhkan sandang, pangan, papan, dan kemakmuran yang harus diprioritaskan," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan besar yang menuntut perhatian dan tindakan nyata pemerintah serta seluruh elemen bangsa.

"Rakyat membutuhkan rasa aman dan ketenangan, membutuhkan pendidikan yang digratiskan. Agenda kita ke depan masih banyak, mulai dari krisis lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan berbagai persoalan lainnya yang membutuhkan tindakan nyata segera," kata dia.