Memahami Alur Pemilihan Wapres Usai Gibran Sampaikan Niat Mundur

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11) dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, Gibran belum secara resmi mengundurkan diri. Dalam pertemuan tersebut, dia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Jika nantinya Gibran benar-benar mengundurkan diri, bagaimana mekanisme pergantian wakil presiden menurut konstitusi? Siapa yang berhak mengusulkan calon pengganti dan bagaimana proses pemilihannya?

Gibran Wajib Kirim Pernyataan ke Presiden Prabowo

Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Bivitri Susanti menjelaskan, pengunduran diri wakil presiden dapat dilakukan dengan mengajukan surat resmi kepada presiden. Menurut Bivitri, surat pengunduran diri tersebut tidak perlu disampaikan langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Gibran tinggal mengajukan surat resmi kepada presiden. Karena sekarang ini presiden dan wakil presiden yang memilih rakyat, bukan DPR, bukan MPR juga. Kalau sekarang, dia tinggal ngomong ke presiden saja supaya presiden bisa request ke MPR," kata Bivitri saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/11).

Dia mengatakan, mekanisme tersebut berbeda dengan pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pada 1957. Saat itu, Indonesia masih menerapkan sistem parlementer sehingga mekanisme ketatanegaraannya berbeda dengan sistem presidensial saat ini.

Presiden Mengajukan Dua Nama Calon Wakil Presiden

Setelah jabatan wakil presiden kosong, Bivitri menuturkan, presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden berwenang mengusulkan dua calon untuk dipilih MPR dalam sidang paripurna.

Bivitri menjelaskan, pengusulan kedua nama tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Meski demikian, dalam praktik politik, presiden kemungkinan akan bernegosiasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mendukung pasangan presiden dan wakil presiden.

“Logikanya adalah presiden akan bernegosiasi, terutama dengan koalisi yang dulu mendukung mereka menjadi Capres-Cawapres,” ujar Bivitri.

Adapun calon pengganti tidak memiliki kriteria khusus yang berbeda dari persyaratan pencalonan wakil presiden pada umumnya. Kedua calon tetap harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 UUD 1945 serta persyaratan yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.

“Enggak ada kriteria khusus, tapi harus mengikuti saja sesuai kriteria pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar dan juga mengikuti kriteria calon wakil presiden yang ada di UU Pemilu yang juga dihadapi oleh Gibran waktu itu,” tambah Bivitri.

MPR Memilih Wakil Presiden Pengganti Maksimal 60 Hari

Setelah menerima dua nama calon dari presiden, MPR bertugas memilih satu orang untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Dalam aturan tersebut, presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Selanjutnya, kedua calon akan melalui tahapan verifikasi sebelum proses pemilihan dilakukan. Bivitri menjelaskan, tata cara pemilihan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Berdasarkan Pasal 140, calon wakil presiden yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wapres terpilih. Namun, jika kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon untuk mengisi jabatan Wapres.

Pemerintahan Tetap Berjalan Meski Jabatan Wapres Kosong

Lantas, siapa yang menjalankan tugas wakil presiden selama jabatan tersebut kosong dan belum memiliki pengganti? Bivitri menjelaskan, kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta mengganggu keberlangsungan pemerintahan. Sebab, dalam sistem presidensial Indonesia yang sekarang, presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan.

Menurutnya, wakil presiden pada dasarnya bertugas membantu dan mewakili presiden. Presiden juga dapat memberikan penugasan khusus kepada wakil presiden sesuai kebutuhan pemerintahan.

Bivitri mencontohkan, sejumlah wakil presiden sebelumnya, seperti Jusuf Kalla dan Boediono, pernah mendapatkan peran khusus dari presiden yang menjabat saat itu. Sementara itu, menurut penilaiannya, Gibran belum mendapatkan pembagian tugas khusus yang signifikan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam praktik, beberapa presiden memberikan peran khusus kepada wapres, misalnya dulu Pak JK (Jusuf Kalla) dan Pak Boediono itu kan dikasih peran khusus oleh presidennya. Tapi Gibran itu kan memang tidak diberikan peran dan tugas apapun oleh Pak Prabowo. Jadi sebenarnya with or withoutGibran, ini pemerintah jalan terus, semua dikontrol langsung sama Pak Prabowo," ujar Bivitri.

Dia menilai, kekosongan jabatan wakil presiden tidak akan banyak memengaruhi jalannya pemerintahan karena urusan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di bawah kendali presiden.