Di Forum Internasional, KKP Dorong Pengembangan Program Budidaya dibandingkan Ikan Hasil Tangkapan

KKP mendorong penataan ruang agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan komitmen pengelolaan laut secara berkelanjutan melalui 5 program prioritas Ekonomi Biru KKP pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Busan, Korea Selatan pata 28 - 30 April 20245. 

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana mengungkapkan, lima komitmen dalam memperkuat pengelolaan karbon biru melalui skema menghitung cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut, menginisiasi Blue Carbon Network and Database, memperkuat kolaborasi dan kerja sama di forum internasional, memformulasikan kebijakan pengelolaan karbon biru hingga pedoman penghitungan nilainya. 

Selain itu, KKP mendorong penataan ruang agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Langkah nyata KKP dengan penataan ruang laut ialah mendorong pengembangan ikan hasil budidaya dibandingkan hasil tangkapan.

"Dan kita mencoba untuk mulai sifting dari kegiatan perikanan tangkap untuk lebih memperbanyak kegiatan perikanan budidaya," ujar Kartika dalam konferensi pers di Media Center KKP di Jakarta, Rabu (7/5).

Dia menjelaskan program budidaya ikan ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir. Selain itu, program ini bertujuan menyiapkan masyarakat di pesisir untuk lebih aware terhadap kondisi perairan laut kita dan sumber daya perikanannya dan tetap tentunya memperhatikan keberlanjutan dan kondisi lingkungan laut.

"Kemudian dari aspek penataan ruang laut, tadi sudah kami sampaikan, kami tambahkan juga bahwa kita akan membuka kolaborasi," imbuhnya.

Selanjutnya yang masih dikerjakan KKP di tahun ini yakni menetapkan 200.000 hektare Kawasan Konservasi Laut baru. Kemudian akan menaikkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5 persen  dari skor tahun 2024. 

"Kami juga telah melaksanakan pilot project pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi yang akan disusul di Maluku, dan Rote Ndao sebagai implementasi perikanan berkelanjutan. Serta akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga tahun 2027,” ungkap Kartika.

Forum APEC

Di Busan, delegasi Indonesia juga mengikuti forum Asia-Pacific Economic Cooperation ke-5 yang berlangsung dua hari pada 30 April - 1 Mei. Pada sesi Ministerial Meeting, delegasi Indonesia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dan kerjasama regional untuk mewujudkan tata kelola kelautan perikanan berkelanjutan. 

Di Indonesia sendiri, tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berlandaskan prinsip ekonomi biru. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia telah merancang perluasan kawasan konservasi laut, menerapkan kebijakan pengkapan ikan berbasis kuota, hingga mengentaskan persoalan sampah di laut dengan melibatkan para nelayan. Di sisi lain, juga dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

Implementasi ekonomi biru di Indonesia juga mengedepankan kearifan lokal, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perikanan skala kecil, partisipasi masyarakat, pelibatan penyuluh. Hal ini penting untuk menciptakan industri perikanan dari hulu sampai hilir yang berkelanjutan dan inklusif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

Tentang OOC dan APEC

Sebagai informasi, Our Ocean Conference (OOC) merupakan forum pengelolaan laut global dengan menyatukan unsur pemerintah, organisasi internasional, swasta dan sipil (akademisi, organisasi internasional, NGO, filantropi, influencer, dan kaum muda).

Indonesia telah berpartisipasi pada OOC sejak tahun 2016, dan pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan OOC ke-5 di Bali, tanggal 29-30 Oktober 2018. 

Sedangkan APEC merupakan forum kerja sama regional yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik. Adanya Pertemuan Tingkat Menteri Kelautan dan Perikanan pada APEC di Busan menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor prioritas di kawasan Asia-Pasifik.