Danantara Jalin Komunikasi dengan AS untuk Akses Mineral Kritis Indonesia

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah memulai pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) terkait akses mineral kritis Indonesia, sebagai bagian dari upaya negosiasi tarif nol persen dan pembukaan peluang investasi.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah menjalin komunikasi aktif dengan pihak Amerika Serikat (AS) mengenai akses terhadap mineral kritis Indonesia. Pembicaraan ini menjadi langkah strategis dalam negosiasi tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) unggulan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Danantara berperan penting sebagai fasilitator dalam kerja sama business to business (B2B) ini. Danantara menjembatani perusahaan-perusahaan Indonesia dengan perusahaan AS yang berminat berinvestasi di sektor mineral kritis.

Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok mineral kritis global. AS sendiri memiliki kebutuhan besar akan mineral-mineral ini untuk berbagai sektor industri strategisnya.

Peran Danantara dan Potensi Mineral Kritis Indonesia

Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi, secara aktif memfasilitasi dialog antara badan ekspor AS dan perusahaan-perusahaan mineral kritis di Indonesia. Airlangga Hartarto menjelaskan, "Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika, dan juga ada beberapa perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh pemerintah."

Keterlibatan AS dalam sektor mineral kritis Indonesia bukanlah hal baru, dengan contoh investasi jangka panjang seperti Freeport-McMoRan dalam komoditas tembaga sejak 1967. Selain tembaga, mineral kritis lain yang menjadi fokus perhatian AS meliputi nikel, bauksit, dan logam tanah jarang (rare earth).

Keberadaan PT Vale Indonesia Tbk yang telah beroperasi sejak 1970-an menunjukkan sejarah panjang kerja sama di sektor nikel. Sementara itu, mineral rare earth, yang merupakan produk sampingan dari timah, masih dalam tahap pengembangan dan memiliki potensi besar untuk dieksplorasi lebih lanjut.

AS sangat membutuhkan akses terhadap mineral kritis ini untuk mendukung industri otomotif, pesawat terbang, hingga peralatan pertahanan dan militer mereka. Ketersediaan mineral-mineral ini sangat vital bagi rantai pasok global dan pengembangan teknologi maju.

Progres Negosiasi Tarif Resiprokal dan Komoditas Unggulan

Pemerintah Indonesia menargetkan penuntasan kesepakatan tarif resiprokal dengan AS pada akhir Januari 2026. Kesepakatan ini diharapkan dapat ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, menandai babak baru kerja sama ekonomi kedua negara.

Seluruh isu substansi dalam dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada prinsipnya telah disepakati oleh kedua negara. Saat ini, proses perundingan telah memasuki tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa untuk memastikan semua ketentuan jelas dan mengikat.

Airlangga Hartarto menyatakan, "Pada minggu kedua Januari 2026, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat akan melanjutkan pertemuan untuk legal drafting serta cleanup dokumen, yang ditargetkan selesai dalam satu minggu, sekitar tanggal 12 sampai 19 Januari." Ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan negosiasi.

Dari hasil pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR), AS telah memberikan kesempatan besar untuk pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kakao, dan kopi. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong perluasan cakupan tarif nol persen, meskipun saat ini fokusnya masih pada komoditas berbasis sumber daya alam tropis.

Sumber: AntaraNews