Danantara Bahas Akses AS ke Mineral Kritis Indonesia, Dorong Investasi dan Perdagangan

Lembaga pengelola investasi nasional, Danantara, telah memulai pembicaraan signifikan mengenai akses Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia. Diskusi ini berlangsung di tengah upaya Indonesia untuk mengamankan pembebasan tarif bagi sejumlah komoditas sumber daya alam, sebagai bagian dari negosiasi kebijakan tarif timbal balik AS yang sedang berlangsung. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat posisi ekonominya di kancah global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Jumat (26/12) mengonfirmasi bahwa Danantara beroperasi di bawah skema bisnis-ke-bisnis (B2B). Tugas utamanya adalah memfasilitasi kerja sama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan AS yang berminat berinvestasi di sektor mineral kritis nasional. Bahkan, beberapa perusahaan AS telah menjalin komunikasi dengan perusahaan mineral kritis di Indonesia, menandakan minat yang kuat.

Pembicaraan ini tidak hanya berfokus pada investasi mineral kritis Indonesia, tetapi juga bertujuan mendukung industri strategis AS seperti otomotif, penerbangan, dan manufaktur pertahanan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk memperluas cakupan pembebasan tarif bagi produk-produk ekspornya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Danantara berperan vital sebagai jembatan investasi, menghubungkan perusahaan-perusahaan AS dengan potensi besar mineral kritis Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa AS bukanlah pemain baru dalam sektor pertambangan di Indonesia. Contohnya adalah operasi penambangan tembaga oleh Freeport-McMoRan yang telah beroperasi di negara ini sejak tahun 1967, menunjukkan sejarah panjang kerja sama.

Indonesia memiliki cadangan nikel, bauksit, dan elemen tanah jarang yang telah lama menarik minat global, termasuk dari AS. Vale Indonesia, misalnya, telah berkecimpung dalam produksi nikel sejak tahun 1970-an, menegaskan daya tarik mineral kritis Indonesia. Sektor elemen tanah jarang di Indonesia sendiri masih dalam tahap pengembangan dan sebagian besar merupakan produk sampingan dari penambang timah milik negara, Timah.

Pemerintah AS secara aktif mencari akses ke mineral kritis Indonesia guna menopang industri strategis mereka. Kebutuhan ini mencakup sektor otomotif, penerbangan, hingga manufaktur pertahanan, yang sangat bergantung pada pasokan mineral tersebut. Ketersediaan mineral kritis Indonesia menjadi kunci penting bagi rantai pasok global dan stabilitas industri tersebut.

Selain pembahasan mengenai mineral kritis Indonesia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan perkembangan penting terkait perjanjian perdagangan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diharapkan akan menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik pada akhir Januari 2026. Penandatanganan ini akan menyusul selesainya tinjauan teknis dan hukum pada awal bulan yang sama, menandai langkah maju dalam hubungan bilateral.

Kedua belah pihak telah menyepakati substansi kesepakatan, dengan negosiasi kini memasuki tahap penyusunan draf hukum dan harmonisasi bahasa. Tim teknis dari Indonesia dan AS akan melanjutkan penyusunan draf hukum dan pembersihan dokumen pada minggu kedua Januari 2026. Proses ini ditargetkan selesai dalam satu minggu, antara 12 hingga 19 Januari, menunjukkan efisiensi dalam penyelesaian kesepakatan.

Airlangga Hartarto menyoroti pertemuannya baru-baru ini dengan Duta Besar Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer. Washington telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan pembebasan tarif bagi komoditas utama Indonesia. Komoditas tersebut mencakup minyak sawit, kakao, dan kopi, yang merupakan ekspor penting bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia berambisi untuk memperluas cakupan pembebasan tarif ini melampaui produk sumber daya alam tropis, demi keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Sumber: AntaraNews