BPK Soroti Pengelolaan Pajak Manokwari, Temukan Ketidaksesuaian Ketentuan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyoroti pengelolaan pajak Manokwari yang belum sesuai ketentuan. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat baru-baru ini menyatakan bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Manokwari tidak sesuai ketentuan. Pernyataan ini disampaikan usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu semester II 2025 di Manokwari, Selasa (13/1). Temuan ini menyoroti perlunya perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah guna memastikan kepatuhan.

Kepala BPK Papua Barat, Agus Priyono, secara tegas menjelaskan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Laporan tersebut diserahkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan BPK, menandai awal dari proses tindak lanjut yang krusial. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk segera merespons temuan ini dengan serius dan terencana.

BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memperbaiki kondisi tersebut. Rekomendasi ini wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah paling lambat 60 hari setelah laporan diserahkan, sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan publik.

Detail Temuan dan Kewajiban Tindak Lanjut

Agus Priyono merinci bahwa temuan BPK mengindikasikan adanya ketidaksesuaian material dalam pengelolaan pajak Manokwari, mencakup berbagai aspek krusial. Ketidaksesuaian ini berpotensi mempengaruhi efektivitas penerimaan daerah dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan BPK bersifat krusial dan harus menjadi prioritas untuk perbaikan sistematis.

Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari memiliki amanah konstitusional untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan ini. Kewajiban tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kepatuhan terhadap undang-undang ini menjadi tolok ukur akuntabilitas dan integritas pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat berfungsi sebagai pendorong utama bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, khususnya di Manokwari. Ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah setempat untuk menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik dan bersih.

Respons Pemerintah Kabupaten Manokwari

Menanggapi hasil pemeriksaan BPK, Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera bertindak secara proaktif. Pemerintah Kabupaten Manokwari akan segera menyelenggarakan rapat terbatas guna membahas temuan BPK tersebut secara mendalam. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi tindak lanjut yang efektif dan terukur dalam waktu singkat.

Pemerintah Kabupaten Manokwari juga berkomitmen untuk menyusun rencana aksi dalam waktu dekat, yang akan menjadi panduan implementasi. Rencana aksi ini akan berfokus pada implementasi rekomendasi BPK sesuai dengan durasi waktu 60 hari yang telah ditetapkan. Hermus Indou menekankan pentingnya mencermati setiap rekomendasi dengan seksama sebelum memulai aksi perbaikan.

Bupati Indou memandang rekomendasi dari BPK sebagai dorongan positif dan konstruktif bagi pemerintah daerah. Rekomendasi ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus berupaya memperbaiki tata kelola pelaksanaan APBD tahun berjalan demi pelayanan publik yang lebih baik.

Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Pemerintah Kabupaten Manokwari secara konsisten berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk pengelolaan pajak Manokwari. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal dan efisien. Perbaikan ini diharapkan membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Manokwari.

Hermus Indou meyakini bahwa segala upaya perbaikan terhadap kelemahan pengelolaan keuangan sangat penting untuk masa depan. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa sistem keuangan daerah menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel di masa depan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab Manokwari dalam menjalankan amanah publik.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak Manokwari menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Hal ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertekad untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangannya.

Sumber: AntaraNews