Merdeka Logo
Tanya apapun tentang artikel ini...
NewsPolitikEkonomiArtisTrendingTeknologiOtoDuniaCek FaktaSehatSportFoto

Retribusi Daerah

  • Semua
  • Artikel
  • Foto
  • Video
  • Realisasi APBD Papua Barat Semester I 2026 Capai Rp1,62 Triliun, Andalkan Dana Transfer Pusat
    Ekonomi•1 Agustus 2026
    Realisasi APBD Papua Barat Semester I 2026 Capai Rp1,62 Triliun, Andalkan Dana Transfer Pusat

    Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada semester I 2026 mencapai Rp1,62 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Simak rinciannya!

  • Pemkab Ponorogo Genjot PAD Lewat Optimalisasi Pariwisata, Grebeg Suro Jadi Andalan
    Ekonomi•14 Juni 2026
    Pemkab Ponorogo Genjot PAD Lewat Optimalisasi Pariwisata, Grebeg Suro Jadi Andalan

    Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

  • Pemerintah Kota Pangkalpinang Terapkan Sistem Pajak Daerah Digital
    Ekonomi•13 Juni 2026
    Pemerintah Kota Pangkalpinang Terapkan Sistem Pajak Daerah Digital

    Pemerintah Kota Pangkalpinang kini hadirkan inovasi pembayaran pajak daerah digital untuk permudah masyarakat, meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah.

  • Gubernur Kaltara Minta Bapenda Optimalisasi PAD dari Sumber Belum Optimal
    News•13 Juni 2026
    Gubernur Kaltara Minta Bapenda Optimalisasi PAD dari Sumber Belum Optimal

    Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara untuk segera menggarap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

  • DPRD Apresiasi Lonjakan Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,64 Persen di Triwulan I 2026
    Ekonomi•24 Mei 2026
    DPRD Apresiasi Lonjakan Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,64 Persen di Triwulan I 2026

    Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen pada Triwulan I 2026, menempatkannya di posisi kedua nasional. DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov NTB dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang signifikan ini.

  • Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang
    Ekonomi•19 Mei 2026
    Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang

    Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.

  • Realisasi Pajak Daerah Lebak Triwulan Pertama 2026 Lampaui Target Signifikan
    Ekonomi•5 April 2026
    Realisasi Pajak Daerah Lebak Triwulan Pertama 2026 Lampaui Target Signifikan

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak mencatat Realisasi Pajak Daerah Lebak pada triwulan pertama 2026 melampaui target, mencapai 18,16 persen dari proyeksi awal, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan daerah.

  • Pemprov Maluku Genjot Digitalisasi PAD Maluku, Tekan Potensi Kebocoran Penerimaan Daerah
    Ekonomi•3 April 2026
    Pemprov Maluku Genjot Digitalisasi PAD Maluku, Tekan Potensi Kebocoran Penerimaan Daerah

    Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

  • Realisasi Pajak Daerah Kaltara Triwulan I 2026 Lampaui Target, PBBKB Jadi Dominator
    News•28 Maret 2026
    Realisasi Pajak Daerah Kaltara Triwulan I 2026 Lampaui Target, PBBKB Jadi Dominator

    Penerimaan Pajak Daerah Kaltara pada triwulan pertama 2026 berhasil melampaui target awal, didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif.

  • Pemprov Sulteng Usulkan Enam Raperda Strategis, Dorong Pembangunan dan Kesejahteraan Daerah
    Politik•10 Maret 2026
    Pemprov Sulteng Usulkan Enam Raperda Strategis, Dorong Pembangunan dan Kesejahteraan Daerah

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengajukan enam Raperda Pemprov Sulteng dalam sidang paripurna DPRD, bertujuan menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

  • Pemkot Ambon Gelar Ramadhan Fair di Pasar Apung, Pacu Ekonomi Warga Jelang Idul Fitri 2026
    Ekonomi•28 Februari 2026
    Pemkot Ambon Gelar Ramadhan Fair di Pasar Apung, Pacu Ekonomi Warga Jelang Idul Fitri 2026

    Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan menggelar Ramadhan Fair di area bekas Pasar Apung. Inisiatif ini bertujuan memacu perputaran ekonomi warga menjelang Idul Fitri 2026, sekaligus memanfaatkan lahan yang belum optimal.

  • Perda Baru: 20 Persen Opsen PKB Dialokasikan untuk Peningkatan Infrastruktur Temanggung
    News•28 Februari 2026
    Perda Baru: 20 Persen Opsen PKB Dialokasikan untuk Peningkatan Infrastruktur Temanggung

    Kabupaten Temanggung mengesahkan Perda baru yang mengalokasikan minimal 20 persen opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Peningkatan Infrastruktur Temanggung, menjanjikan perbaikan jalan yang lebih cepat dan merata. Kebijakan ini diharapkan membawa da

  • Pemkot Bengkulu Terapkan Pembayaran Parkir Nontunai di Belungguk Point, Tingkatkan Transparansi
    Ekonomi•28 Februari 2026
    Pemkot Bengkulu Terapkan Pembayaran Parkir Nontunai di Belungguk Point, Tingkatkan Transparansi

    Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi memulai era Pembayaran Parkir Nontunai berbasis QRIS di kawasan Belungguk Point, langkah strategis untuk transparansi retribusi dan kemudahan masyarakat.

  • Pemkab Gorontalo dan Kejari Perkuat Kerja Sama Hukum Perdata Optimalisasi PAD
    News•14 Februari 2026
    Pemkab Gorontalo dan Kejari Perkuat Kerja Sama Hukum Perdata Optimalisasi PAD

    Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo menjalin Kerja Sama Hukum Perdata untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, fokus pada penguatan legalitas pemungutan pajak daerah.

  • Pemkot Bitung dan BI Perkuat Elektronifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkatkan PAD
    Ekonomi•9 Februari 2026
    Pemkot Bitung dan BI Perkuat Elektronifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkatkan PAD

    Pemerintah Kota Bitung bersama Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) TP2DD untuk memperkuat elektronifikasi pajak dan retribusi daerah, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan layanan publik yang efisien.

  • Gencarkan Layanan Puskeswan Cirebon, Pemkot Cegah Penularan Penyakit dari Hewan Peliharaan
    News•8 Februari 2026
    Gencarkan Layanan Puskeswan Cirebon, Pemkot Cegah Penularan Penyakit dari Hewan Peliharaan

    Pemerintah Kota Cirebon terus mengoptimalkan Layanan Puskeswan Cirebon untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan dan menekan risiko penularan penyakit ke manusia. Simak detailnya!

  • Berau Targetkan Pendapatan Asli Daerah Rp450 Miliar di Tahun 2026
    Ekonomi•31 Januari 2026
    Berau Targetkan Pendapatan Asli Daerah Rp450 Miliar di Tahun 2026

    Pemerintah Kabupaten Berau berambisi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp450 miliar pada 2026 melalui berbagai strategi optimalisasi, guna menghadapi tantangan fiskal daerah.

  • Realisasi PAD Blora 2025 Capai Rp99,98 Miliar, Lampaui Target di Beberapa Sektor
    Ekonomi•25 Januari 2026
    Realisasi PAD Blora 2025 Capai Rp99,98 Miliar, Lampaui Target di Beberapa Sektor

    Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Blora mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai Rp99,98 miliar, menunjukkan kinerja positif meskipun ada tantangan. Capaian Realisasi PAD Blora 2025 ini menjadi evaluasi penting untuk opt

  • Pemkot Palu Genjot Peningkatan Kapasitas ASN untuk Layanan Publik Optimal
    Politik•22 Januari 2026
    Pemkot Palu Genjot Peningkatan Kapasitas ASN untuk Layanan Publik Optimal

    Pemerintah Kota Palu fokus pada peningkatan kapasitas ASN Palu demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional, sekaligus mendukung target pajak daerah.

  • BPK Soroti Pengelolaan Pajak Manokwari, Temukan Ketidaksesuaian Ketentuan
    Ekonomi•14 Januari 2026
    BPK Soroti Pengelolaan Pajak Manokwari, Temukan Ketidaksesuaian Ketentuan

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyoroti pengelolaan pajak Manokwari yang belum sesuai ketentuan. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari.

    • 1
    • 2

    Advertisement

    Advertisement

    Terpopuler
    • Perjalanan 10 Tahun IEU-CEPA hingga Produk RI Bebas Bea Masuk ke Eropa3 jam yang lalu
    • Pabrik di Cikande Serang Terbakar, Karyawan Diduga Terjebak3 jam yang lalu
    • Teknologi Audio Asal Yogyakarta Mendunia, Dipakai hingga AS4 jam yang lalu
    • Semen Indonesia Siapkan Rp250 Miliar untuk Buyback Saham4 jam yang lalu
    • Bintang Puspayoga Gembleng 102 Kader Perempuan PDIP di Makassar4 jam yang lalu
    • Buron Kasus Penipuan Rp1,3 Miliar, WN Rusia Dideportasi dari Bali3 jam yang lalu
    • Kisah IRT di Denpasar Curi Susu di 7 Minimarket demi Buah Hati4 jam yang lalu
    • IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI ke Eropa Bebas Bea Masuk4 jam yang lalu
    • Caplok 3 Lapangan Migas Aljazair, PHE Dinilai Naik Kelas Dunia4 jam yang lalu
    • Tukar Minyak Jelantah Jadi Uang hingga 588 Titik BBM Satu Harga8 jam yang lalu
    Selengkapnya
    Merdeka Logo
    KontakRedaksiTentang KamiPedoman Media SiberMetodologi RisetWorkstationDisclaimerSyarat & KetentuanPrivasiKode EtikSitemap
    • Liputan6.comLiputan6.com
    • Bola.comBola.com
    • Kapanlagi.comKapanlagi.com
    • Bola.netBola.net
    • Merdeka.comMerdeka.com
    • Brilio.netBrilio.net
    • Fimela.comFimela.com
    Connect with Us
    WhatsAppFacebookXInstagramYouTubeTikTokThread

    Copyright © 2026 Liputan6.com • KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.