Retribusi Daerah

Kabupaten Temanggung mengesahkan Perda baru yang mengalokasikan minimal 20 persen opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Peningkatan Infrastruktur Temanggung, menjanjikan perbaikan jalan yang lebih cepat dan merata. Kebijakan ini diharapkan membawa da

Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi memulai era Pembayaran Parkir Nontunai berbasis QRIS di kawasan Belungguk Point, langkah strategis untuk transparansi retribusi dan kemudahan masyarakat.

Pemerintah Kota Sorong segera membentuk tim khusus lintas OPD untuk mendata potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini strategis guna optimalisasi PAD Kota Sorong, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mendukung pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo menjalin Kerja Sama Hukum Perdata untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, fokus pada penguatan legalitas pemungutan pajak daerah.

Pemerintah Kota Bitung bersama Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) TP2DD untuk memperkuat elektronifikasi pajak dan retribusi daerah, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan layanan publik yang efisien.

Pemerintah Kota Cirebon terus mengoptimalkan Layanan Puskeswan Cirebon untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan dan menekan risiko penularan penyakit ke manusia. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Berau berambisi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp450 miliar pada 2026 melalui berbagai strategi optimalisasi, guna menghadapi tantangan fiskal daerah.

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Blora mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai Rp99,98 miliar, menunjukkan kinerja positif meskipun ada tantangan. Capaian Realisasi PAD Blora 2025 ini menjadi evaluasi penting untuk opt

Pemerintah Kota Palu fokus pada peningkatan kapasitas ASN Palu demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional, sekaligus mendukung target pajak daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyoroti pengelolaan pajak Manokwari yang belum sesuai ketentuan. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari.

DPRD Kota Malang serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 melalui skema intensifikasi pajak dan retribusi, demi kemandirian fiskal daerah.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Menteri ESDM untuk menindak 96 perusahaan tambang nakal Sultra yang belum memenuhi kewajiban daerah. Akankah ini meningkatkan PAD Sultra?

DPRD dan Pemprov Jabar sepakat pangkas daftar Raperda dalam Propemperda Jabar 2025 dari 16 menjadi 10. Apa saja Raperda yang prioritas dan mengapa ada perubahan drastis ini?

Pemkab Pasuruan menyiapkan strategi ambisius untuk memperkuat PAD Pasuruan hingga 2026. Dengan digitalisasi dan pengawasan ketat, akankah target ini tercapai?

Tim BPK Perwakilan Bali memulai pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Badung selama 35 hari. Langkah ini diharapkan optimalkan pendapatan daerah dan memastikan akuntabilitas keuangan dalam Pemeriksaan Pajak Badung.

Kemendagri mendampingi Pemkab Bangkalan menyusun draft Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proyeksi pendapatan daerah Jatim stagnan di tahun 2026 memicu kekhawatiran Banggar DPRD Jatim. Apa saja rekomendasi untuk mengatasi potensi penurunan kapasitas fiskal ini?

DPRD Bangka Tengah resmi mengesahkan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, memperkuat pendapatan asli daerah dan pelayanan publik. Apa saja poin pentingnya?

Pendapatan Daerah Kota Palu telah mencapai Rp904,23 miliar hingga Agustus 2025, mendekati setengah dari target APBD. Simak rinciannya dan upaya Pemkot dalam menggenjot penerimaan.