Retribusi Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak mencatat Realisasi Pajak Daerah Lebak pada triwulan pertama 2026 melampaui target, mencapai 18,16 persen dari proyeksi awal, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

Penerimaan Pajak Daerah Kaltara pada triwulan pertama 2026 berhasil melampaui target awal, didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengajukan enam Raperda Pemprov Sulteng dalam sidang paripurna DPRD, bertujuan menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan menggelar Ramadhan Fair di area bekas Pasar Apung. Inisiatif ini bertujuan memacu perputaran ekonomi warga menjelang Idul Fitri 2026, sekaligus memanfaatkan lahan yang belum optimal.

Kabupaten Temanggung mengesahkan Perda baru yang mengalokasikan minimal 20 persen opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Peningkatan Infrastruktur Temanggung, menjanjikan perbaikan jalan yang lebih cepat dan merata. Kebijakan ini diharapkan membawa da

Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi memulai era Pembayaran Parkir Nontunai berbasis QRIS di kawasan Belungguk Point, langkah strategis untuk transparansi retribusi dan kemudahan masyarakat.

Pemerintah Kota Sorong segera membentuk tim khusus lintas OPD untuk mendata potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini strategis guna optimalisasi PAD Kota Sorong, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mendukung pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo menjalin Kerja Sama Hukum Perdata untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, fokus pada penguatan legalitas pemungutan pajak daerah.

Pemerintah Kota Bitung bersama Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) TP2DD untuk memperkuat elektronifikasi pajak dan retribusi daerah, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan layanan publik yang efisien.

Nusa Tenggara Barat dihadapkan pada penyempitan ruang fiskal menjelang 2026. Temukan bagaimana kreativitas menjadi kunci utama dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tengah melakukan pembaruan data potensi pajak dan retribusi untuk tahun 2026, dengan harapan signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung sukses melakukan harmonisasi Raperbup Belitung terkait pajak daerah. Langkah ini bertujuan memastikan regulasi selaras dengan perundang-undangan dan mendorong pembangunan.

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Blora sepakat menyetujui Transformasi BPR Blora Artha menjadi Perseroda. Langkah ini diyakini akan memperkuat tata kelola dan daya saing bank daerah.

Realisasi PAD Bangka Barat per 10 November 2025 telah mencapai 70,87 persen dari target. Simak strategi Pemkab untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tahun mendatang.

DPRD Kota Malang serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 melalui skema intensifikasi pajak dan retribusi, demi kemandirian fiskal daerah.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Menteri ESDM untuk menindak 96 perusahaan tambang nakal Sultra yang belum memenuhi kewajiban daerah. Akankah ini meningkatkan PAD Sultra?

DPRD dan Pemprov Jabar sepakat pangkas daftar Raperda dalam Propemperda Jabar 2025 dari 16 menjadi 10. Apa saja Raperda yang prioritas dan mengapa ada perubahan drastis ini?

Pemkab Pasuruan menyiapkan strategi ambisius untuk memperkuat PAD Pasuruan hingga 2026. Dengan digitalisasi dan pengawasan ketat, akankah target ini tercapai?

Tim BPK Perwakilan Bali memulai pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Badung selama 35 hari. Langkah ini diharapkan optimalkan pendapatan daerah dan memastikan akuntabilitas keuangan dalam Pemeriksaan Pajak Badung.