Berapa Kebutuhan Solar Petani Nelayan Gorontalo? Pemprov Bertemu BPH Migas Demi Tambah Kuota

Pemprov Gorontalo bergerak cepat memastikan pasokan Solar Petani Nelayan Gorontalo aman hingga 2025. Pertemuan dengan BPH Migas bahas penambahan kuota dan optimalisasi distribusi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo baru-baru ini melangsungkan pertemuan penting dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi para petani dan nelayan di wilayah tersebut, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa salah satu poin utama yang dibahas adalah usulan penambahan kuota solar Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) sebesar 4.500 kiloliter. Penambahan kuota ini sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan solar petani nelayan Gorontalo hingga akhir tahun 2025.

Realisasi kuota solar Gorontalo hingga Agustus 2023 telah mencapai 25.605 kiloliter dari total kuota 41.846 kiloliter yang dialokasikan. Selain itu, pertemuan ini juga membahas pemindahan alokasi solar untuk nelayan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo ke SPBN Tenda Kota Gorontalo, guna optimalisasi distribusi.

Strategi Pemprov Gorontalo dalam Memenuhi Kebutuhan Solar

Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin ketersediaan solar bagi sektor pertanian dan perikanan. Usulan penambahan kuota solar JBT sebanyak 4.500 kiloliter merupakan langkah proaktif untuk mengantisipasi peningkatan permintaan. Ini penting untuk menjaga stabilitas operasional para petani yang mengandalkan mesin pertanian dan nelayan dengan kapal penangkap ikan mereka.

Wardoyo Pongoliu menekankan bahwa data realisasi penggunaan solar JBT hingga Agustus menunjukkan urgensi penambahan kuota tersebut. Dengan lebih dari separuh alokasi tahunan telah tersalurkan, kebutuhan solar petani nelayan Gorontalo diprediksi akan terus meningkat. Penambahan kuota ini diharapkan dapat mencegah kelangkaan dan memastikan pasokan aman.

Selain penambahan kuota, efisiensi distribusi juga menjadi perhatian utama. Pemindahan alokasi solar untuk nelayan dari dua kabupaten ke SPBN Tenda Kota Gorontalo diharapkan dapat mempermudah akses. Strategi ini dirancang untuk memastikan solar bersubsidi dapat diterima oleh pihak yang berhak dengan lebih cepat dan efisien, mendukung program agro maritim daerah.

Dukungan BPH Migas dan Kolaborasi Pengawasan Distribusi

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov Gorontalo. BPH Migas berkomitmen untuk berupaya secara realistis dalam memenuhi kebutuhan solar JBT yang diajukan. Dukungan dari BPH Migas ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program pembangunan di sektor pertanian dan perikanan Gorontalo.

BPH Migas juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak dalam pengawasan distribusi penyaluran solar. Melalui Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Subsidi, pengawasan akan dioptimalkan. Tujuannya adalah memastikan penyaluran solar tepat sasaran, mencegah penyelewengan, dan menjamin subsidi benar-benar dinikmati oleh petani dan nelayan.

Gubernur Gorontalo sangat berharap agar usulan penambahan kuota dan optimalisasi distribusi ini dapat segera terealisasi. Ketersediaan solar yang memadai merupakan fondasi penting bagi suksesnya program prioritas agro maritim yang dicanangkan. Selain itu, pembahasan juga menyentuh potensi peningkatan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil BBM, menunjukkan pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya.

Sumber: AntaraNews