Wagub Gorontalo Pastikan Stok BBM Aman Jelang Lebaran Idul Fitri 2026

Wakil Gubernur Gorontalo memastikan stok BBM Gorontalo aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat jelang Lebaran Idul Fitri 2026, meskipun ada aspirasi nelayan terkait kuota solar.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah itu aman hingga Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. Penegasan ini disampaikan Idah di Gorontalo, Kamis, 5 Maret 2026, setelah meninjau langsung kantor PT Pertamina Fuel yang berlokasi di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Gorontalo ingin memastikan distribusi BBM berjalan lancar, terutama pada momen meningkatnya konsumsi menjelang lebaran.

Selain meninjau ketersediaan BBM, Wagub Idah Syahidah juga menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah nelayan. Para nelayan menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan tambahan kuota BBM untuk mendukung aktivitas melaut mereka.

Ketersediaan Stok BBM Terjamin

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie secara langsung meninjau fasilitas PT Pertamina Fuel di Kota Gorontalo. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. Beliau ingin memastikan bahwa pasokan BBM di Gorontalo tetap aman dan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.

Idah Syahidah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Peningkatan konsumsi bahan bakar biasanya terjadi menjelang Lebaran. Oleh karena itu, langkah proaktif ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

“Kunjungan ini untuk memastikan stok BBM dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menjelang Idul Fitri,” kata Idah. Pernyataan ini memberikan jaminan kepada warga Gorontalo. Ketersediaan BBM yang stabil menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Aspirasi Nelayan dan Permintaan Kuota Solar

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Idah Syahidah juga menanggapi aksi demonstrasi nelayan terkait permintaan penambahan kuota solar bersubsidi. Beliau mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan tidak anarkis tersebut. Para nelayan hanya menyampaikan aspirasi mereka secara damai.

Nelayan menyampaikan kebutuhan tambahan kuota BBM untuk mendukung kegiatan melaut mereka. Mereka mengusulkan penambahan kuota solar bersubsidi sebesar 5.000 liter per bulan. Jumlah ini setara dengan 86 kiloliter (KL) untuk memenuhi operasional kapal.

Peningkatan kebutuhan solar ini turut dipengaruhi oleh adanya bantuan lima unit kapal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Setiap kapal memerlukan sekitar 1.000 liter solar per bulan, sehingga total tambahan kebutuhan mencapai 5.000 liter per bulan untuk operasional armada baru.

Koordinasi dan Tindak Lanjut Pemenuhan Kebutuhan Solar

Aspirasi para nelayan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Komisi XII DPR RI. Idah Syahidah menyebutkan bahwa anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, sebelumnya juga telah memperjuangkan pemenuhan kebutuhan solar bagi transportasi darat. Kini, perhatian juga akan diberikan kepada nelayan di Gorontalo.

Meskipun demikian, Idah menegaskan bahwa kuota solar bersubsidi telah ditetapkan dan memiliki batasan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut agar kebutuhan nelayan dapat diakomodasi. Hal ini penting agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah mengirimkan surat permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi. Permohonan ini khusus untuk produk biosolar sebesar 86 KL per bulan, dengan total permohonan untuk periode Maret hingga Desember 2026 mencapai 860 KL.

Selain meninjau PT Pertamina Fuel, Wakil Gubernur juga mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Tenda. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi kapal nelayan dan memantau harga ikan di pelelangan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan nelayan.

Sumber: AntaraNews