BEI Pecat 5 Karyawan Diduga Terlibat Suap dalam Proses IPO, Ketua OJK Beri Respons Begini

Terkait dengan panitia seleksi disebutnya dibuat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pengisian PAW pejabat OJK dan Dirut BEI tidak harus melalui tim seleksi karena menjadi kewenangan Presiden.

Berbagai dinamika mewarnai Pasar Modal Indonesia, mulai dari penegasan pemerintah soal larangan goreng saham hingga penetapan Pjs Dirut BEI yang baru, Jeffrey Hendrik, menandai reformasi pasar modal.

Pengamat ekonomi CORE menyarankan Ketua OJK Baru haruslah individu berani dan bersih, kunci utama perbaiki pengawasan serta pulihkan kepercayaan pasar.

Mundurnya jajaran BEI dan OJK diapresiasi Banggar DPR sebagai etika baik. Namun, perbaikan kebijakan free float mendesak untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pendalaman pasar modal.

Pengunduran diri sejumlah petinggi OJK dan BEI secara beruntun memicu spekulasi di pasar. Simak mengapa **Kejelasan Pasar Modal Pasca Pengunduran Diri OJK BEI** sangat krusial untuk meredam sentimen negatif dan menjaga kepercayaan investor.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama dua pejabat lain mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral, menyusul kondisi pasar modal yang bergejolak. Pengunduran Diri OJK ini diharapkan mendukung langkah pemulihan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, bersama sejumlah pejabat OJK dan Dirut BEI Iman Rachman, mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral, memicu sorotan terhadap stabilitas sektor keuangan dan pasar modal Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan **Pengunduran Diri Dirut BEI** Iman Rachman murni tanggung jawab moral, bukan karena tekanan, menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.

Pengunduran diri sejumlah pejabat penting di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar modal yang wajar, namun pasar menantikan pengganti berintegritas dan kebijakan pro-market.

Pengunduran Diri Pejabat OJK, termasuk Ketua Dewan Komisioner, menjadi sorotan. Analis menilai ini sebagai upaya menjaga kredibilitas sekaligus indikasi masalah struktural yang mendalam di pasar modal.

Keputusan para pimpinan tersebut mencerminkan pertanggungjawaban etik yang patut diapresiasi dan menjadi keteladanan yang relatif jarang ditemui di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah mencatat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berkontribusi signifikan terhadap Perkembangan Pasar Modal Kalteng, dengan jumlah investor yang terus meningkat pesat.

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Bareskrim Polri resmi menahan tersangka FH, founder dan advisor PT Dana Syariah Indonesia, terkait dugaan penyaluran pendanaan bermasalah yang merugikan banyak korban. Kasus penipuan ini melibatkan proyek fiktif dan data peminjam eksisting PT Dana Syariah

Kiki lantas menyebut Jeffrey Hendrik yang terpilih sebagai Direktur Utama BEI. Kemudian ada nama Saidu Solihin.

Pasar saham Indonesia saat ini berada dalam fase selective value.

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.