Aturan Zonasi Penjualan Rokok, Pengusaha Ritel: Multitafsir dan Tak Mudah Dilaksanakan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Selain mengancam keberlangsungan industri padat karya seperti tembakau, regulasi ini juga dinilai dapat memperluas pasar rokok ilegal.

Dia menekankan bahwa penting untuk melibatkan semua pihak yang akan terpengaruh dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.

Menurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.

Pengetatan iklan di luar ruang berpotensi untuk memukul kinerja industri rokok dan olahan tembakau turunannya hingga memicu PHK massal.

Aturan ini dinilai dapat menurunkan omzet para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan serta dapat memutus mata pencaharian para pedagang.

Dia menilai aturan tersebut sebagai masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.

Selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel.

Salah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal pelaksanaan yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan.

Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menargetkan nilai Transaksi Friday Mubarak 2026 mencapai Rp119 triliun, menjadi pendorong utama konsumsi domestik dan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) menegaskan kurasi produk UMKM adalah filter penting agar mampu bersaing di ritel modern dan global, sekaligus meningkatkan kualitas.

Para peritel cukup terseok-seok menghadapi kondisi ekonomi di tahun 2024 ini.

Aprindo melakukan kajian tren ini selama beberapa waktu terakhir.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan implementasi dari UU HPP.

Saat ini sudah ada 4 minimarket yang berada di area menuju kawasan IKN.

Bea Cukai Semarang berhasil memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman beralkohol, menyelamatkan potensi kerugian negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Satpol PP Bangka mengambil langkah tegas melarang pedagang menjual rokok ilegal di wilayahnya. Penemuan rokok tanpa pita cukai ini merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Satpol PP Bangka Larang Rokok Ilegal beredar.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan

Bea Cukai Banyuwangi berhasil mengungkap peredaran 6,5 juta batang rokok ilegal di awal tahun 2026, berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah dan mengamankan empat tersangka.