Aturan Zonasi Penjualan Rokok, Pengusaha Ritel: Multitafsir dan Tak Mudah Dilaksanakan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Selain mengancam keberlangsungan industri padat karya seperti tembakau, regulasi ini juga dinilai dapat memperluas pasar rokok ilegal.

Dia menekankan bahwa penting untuk melibatkan semua pihak yang akan terpengaruh dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.

Menurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.

Pengetatan iklan di luar ruang berpotensi untuk memukul kinerja industri rokok dan olahan tembakau turunannya hingga memicu PHK massal.

Aturan ini dinilai dapat menurunkan omzet para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan serta dapat memutus mata pencaharian para pedagang.

Dia menilai aturan tersebut sebagai masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.

Selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel.

Salah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal pelaksanaan yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan.

Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menargetkan nilai Transaksi Friday Mubarak 2026 mencapai Rp119 triliun, menjadi pendorong utama konsumsi domestik dan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) menegaskan kurasi produk UMKM adalah filter penting agar mampu bersaing di ritel modern dan global, sekaligus meningkatkan kualitas.

Para peritel cukup terseok-seok menghadapi kondisi ekonomi di tahun 2024 ini.

Aprindo melakukan kajian tren ini selama beberapa waktu terakhir.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan implementasi dari UU HPP.

Saat ini sudah ada 4 minimarket yang berada di area menuju kawasan IKN.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Petugas menyita jutaan batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di wilayah Jakarta dan Banten.

Penerapan kemasan rokok yang seragam diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya PHK secara massal serta membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Bea Cukai Jayapura musnahkan 73.928 batang rokok ilegal dan MMEA di Papua, menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang ilegal serta menyelamatkan potensi kerugian negara hingga puluhan juta rupiah.