Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Arsenal Juara Liga Inggris 2025/2026, The Gunners Lewati Pencapaian Manchester United dan Liverpool

{{caption}}
Arsenal Juara Liga Inggris, Mikel Arteta Pecahkan Kutukan 22 Tahun!

{{caption}}
Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Takut

{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting

{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

Topik Terkait
{{caption}}
Bank Dunia Sebut Hilirisasi Tambang Indonesia Jadi Pelopor Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Mentah

Bank Dunia mengapresiasi kebijakan hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia.

{{caption}}
Indonesia Kaji Perluasan Larangan Ekspor Mineral Demi Percepatan Hilirisasi Industri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan Indonesia tengah meninjau perluasan daftar komoditas yang akan dikenakan larangan ekspor mineral mentah untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan ini d

{{caption}}
Menteri Bahlil Kaji Setop Ekspor Timah, Perkuat Hilirisasi Ekonomi Nasional

Menteri Bahlil Lahadalia mengkaji rencana setop ekspor timah mentah untuk memperkuat hilirisasi industri dalam negeri, sebuah langkah krusial dalam transformasi ekonomi nasional yang diharapkan menciptakan nilai tambah.

{{caption}}
Singgung Bandara IMIP di Morowali, Luhut Pandjaitan: Saya Bertanggung Jawab

Luhut mengungkapkan kala itu melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

{{caption}}
Hilirisasi Nikel Berkelanjutan: Indonesia Raih Kemakmuran Tanpa Korban Lingkungan

Indonesia memimpin Hilirisasi Nikel Berkelanjutan, mengubah sumber daya kritis menjadi kemakmuran tanpa mengorbankan lingkungan. Simak strategi dan contoh praktik tambang hijau di sini!

{{caption}}
Begini Strategi Pemerintaha Prabowo-Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Pada 2023, pasokan nikel Indonesia membanjiri 55 persen pasokan global dan diperkirakan naik menjadi 64 persen sepanjang 2024.

{{caption}}
Tegas, Bahlil Mau Harga Nikel, Batubara dan Timah Ditentukan Indonesia Bukan Asing

Setelah menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil membangun smelter, yang meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.

{{caption}}
VIDEO: Bahlil Berani Lawan Negara Lain "Sorry Bos Menteri Jokowi Enggak Bisa Ditipu!"

Bahlil membahas terkait kepemimpinan hingga stategi hilirisasi menuju Indonesia Emas 2024.

{{caption}}
Luhut Geram Negara Tetangga Sebut RI Proteksionis Terkait Ekspor Turunan Nikel: Itu Tidak Benar

Luhut membantah Indonesia disebut proteksionis terkait pelarangan ekspor produk turunan nikel.

{{caption}}
Sampai Bikin China-Eropa Khawatir, Begini Suksesnya Hilirisasi Indonesia yang Diungkapkan Eks Mendag Lutfi

Berkembangnya hilirisasi Indonesia bikin China-Eropa ketar-ketir.

{{caption}}
Menteri Bahlil Kesal Ada Negara-Negara yang Tak Senang Indonesia Maju

Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

{{caption}}
Konglomerat Indonesia Ramai-Ramai Terjun ke Bisnis Smelter, Apa Untung dan Ruginya?

Program hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.

{{caption}}
Luhut Lapor Hasil Simulasi ke Prabowo, Ekonomi Stabil 3 Bulan ke Depan

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

{{caption}}
Luhut Yakin Iran Tak akan Lama Tutup Selat Hormuz: Hidup Mereka Bergantung ke Minyak

Namun, Luhut masih memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam dua minggu ke depan

{{caption}}
Ini Isi Pembahasan Prabowo Saat Bertemu Luhut di Istana

Presiden Prabowo bertemu Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global dan kesiapan energi nasional.

{{caption}}
Luhut Usul Anak Muda Jadi Pejabat OJK dan BEI Agar Tak Mudah Disogok

Usul itu diwacanakan setelah Dewan Ekonomi Nasional menyusun langkah reformasi pasar pasar modal Indonesia.

bei
{{caption}}
Luhut Bertemu MSCI Selama 2 Jam: Saya Jelaskan Kita Bagus Semua, Tidak Ada yang Salah

Luhut menyebut pemerintah juga telah memulai langkah menuju sistem pemerintahan digital, alias government technology (govtech).

{{caption}}
Luhut Ingin Ekonomi Indonesia Tumbuh 9 Persen Seperti di Orde Baru

pemerintahan Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran pada 1983. Ini sebagai respons terhadap kelesuan ekonomi.

{{caption}}
Hyundai Buka Suara Terkait Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik Berbasis Nikel

Hyundai menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan insentif bagi pembelian kendaraan listrik (EV).

{{caption}}
Kadin Optimis Kerja Sama Mineral RI-Filipina Perkuat Rantai Pasok Kawasan

Kadin Indonesia yakin inisiatif Kerja Sama Mineral RI-Filipina di sektor nikel akan memperkuat rantai pasok regional. Kolaborasi strategis ini tingkatkan posisi kedua negara di pasar global.

{{caption}}
Pemerintah Kaji Peluang Impor Nikel dari Filipina, Ini Tujuannya

Pemerintah mengkaji peluang impor nikel dari Filipina untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik dan penguatan energi kawasan ASEAN.

{{caption}}
Windfall Tax Bisa Dongkrak Penerimaan Negara Rp66 Triliun, Ini Kata Celios

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

{{caption}}
Industri Pertambangan Nasional Hadapi Badai Regulasi dan Gejolak Global

Perubahan regulasi terkait persetujuan RKAB menjadi isu krusial bagi kelangsungan operasional pertambangan.

{{caption}}
Pemerintah Buka Peluang Relaksasi Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel di Tengah Gejolak Harga Global

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang relaksasi kuota produksi batu bara dan nikel menyusul kenaikan harga komoditas global. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah ketegangan geopolitik.