ADB Peringatkan: Konflik Timur Tengah Ancam Pertumbuhan Ekonomi Asia hingga 1,3 Persen

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyoroti potensi dampak signifikan Konflik Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia dan Pasifik, dengan proyeksi penurunan hingga 1,3 poin persentase dan lonjakan inflasi.

Bank Pembangunan Asia (ADB) mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi dampak Konflik Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang. Konflik geopolitik ini diperkirakan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional hingga 1,3 poin persentase selama periode 2026–2027.

Selain ancaman terhadap pertumbuhan, ADB juga memproyeksikan peningkatan inflasi signifikan sebesar 3,2 poin persentase jika disrupsi di pasar energi berlangsung lebih dari satu tahun. Proyeksi ini menyoroti kerentanan ekonomi Asia terhadap gejolak eksternal, terutama yang berkaitan dengan pasokan energi global.

Albert Park, Kepala Ekonom ADB, menjelaskan bahwa dampak ini akan terasa melalui berbagai saluran, termasuk kenaikan harga energi, gangguan rantai pasokan dan perdagangan, serta pengetatan kondisi keuangan. Sektor pariwisata dan pengiriman uang juga tidak luput dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh konflik tersebut.

Dampak Multidimensi Konflik Timur Tengah

ADB menguraikan tiga skenario risiko yang menunjukkan dampak terhadap perekonomian negara-negara berkembang di kawasan ini akan sangat bergantung pada seberapa lama disrupsi tersebut. Dalam skenario konflik yang singkat, tekanan harga energi bakal mereda relatif cepat. Namun, disrupsi yang lebih berkepanjangan akan menyebabkan dampak lebih besar dan persisten terhadap pertumbuhan dan inflasi.

Dampak merugikan terhadap pertumbuhan akan paling berat dirasakan perekonomian di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang, sementara tingkat inflasi akan naik paling tinggi di perekonomian Asia Selatan. Skenario-skenario ini mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait perkembangan konflik dan disrupsi yang menyertainya, sehingga perlu ditanggapi dengan hati-hati.

Dilema Pertumbuhan dan Inflasi di Asia

Selain kenaikan harga energi, skenario-skenario tersebut juga memperhitungkan disrupsi rantai pasokan yang lebih luas, serta pengetatan kondisi keuangan secara global. Albert Park menegaskan, "Disrupsi pasokan energi yang berkepanjangan dapat memaksa perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang untuk menghadapi dilema sulit antara pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang meningkat."

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera berfokus meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok paling rentan. Penting juga untuk menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

Strategi Kebijakan Menghadapi Gejolak Ekonomi

ADB merekomendasikan empat langkah kebijakan utama untuk menghadapi persoalan tersebut, dimulai dengan kebijakan yang berfokus pada stabilisasi, bukan represi sinyal harga. "Membiarkan kenaikan harga energi untuk melewati, setidaknya sebagian, dapat mendorong penghematan energi, peralihan ke sumber bahan bakar lain, dan investasi dalam sumber energi alternatif," ungkap Albert Park.

Pengendalian harga yang luas atau subsidi yang bersifat umum berisiko mendistorsi insentif, menunda penyesuaian, dan menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Langkah selanjutnya yaitu memberikan dukungan fiskal yang terarah dan memiliki batas waktu yang jelas dalam rangka mendukung rumah tangga yang rentan dan sektor-sektor yang paling terdampak. Hal ini dapat meredam dampak sosial dari kenaikan harga, sekaligus menekan biaya fiskal dan mempertahankan insentif untuk beradaptasi terhadap guncangan tersebut.

Peran Bank Sentral dan Efisiensi Energi

Ketiga, bank sentral sebaiknya berfokus pada upaya membatasi volatilitas pasar yang berlebihan sambil selalu memantau ekspektasi inflasi dengan prioritas utama memberikan dukungan likuiditas yang terarah guna menjaga kelancaran fungsi pasar. Pengetatan kebijakan yang terlalu agresif dinilai berisiko memperparah hambatan pertumbuhan dan memperburuk volatilitas keuangan.

Terakhir, pemerintah sebaiknya membatasi permintaan energi. Langkah-langkah praktis yang dapat diambil antara lain menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting, mengarusutamakan penghematan listrik pada jam-jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran. "Memberikan insentif bagi penggunaan angkutan umum dan menerapkan hari tanpa kendaraan bermotor di kawasan perkotaan pada hari libur nasional juga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar transportasi," ujar Albert Park.

Sumber: AntaraNews