96,7% Hotel Alami Penurunan Hunian, Menaker Siapkan Satgas PHK
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta melaporkan penurunan signifikan pada tingkat hunian hotel selama kuartal I tahun 2025.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah mitigasi terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri perhotelan. Hal ini menyusul tren penurunan tingkat hunian hotel yang mulai terasa sejak awal tahun.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5), Yassierli mengungkapkan bahwa potensi PHK sudah diprediksi sejak awal 2025 sebagai tantangan strategis yang bukan hanya melanda sektor perhotelan, tetapi juga industri padat karya dan sektor lainnya.
“Ini harus kita lihat sebagai realitas, dan tentu yang ditunggu selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapinya,” ujar Yassierli.
Sebagai bentuk antisipasi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai program, di antaranya manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta fasilitas pelatihan keterampilan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (skilling).
Selain itu, Kemenaker juga mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas melakukan penanganan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, baik dalam aspek kebijakan maupun implementasi di lapangan.
“Dari hilir, kita berbicara ada manfaat JKP yang sudah kita siapkan. Kemudian kita fasilitasi pelatihan skilling dan reskilling, serta mendukung penuh pembentukan Satgas PHK yang akan bekerja dari hulu ke hilir,” jelas Yassierli.
Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta melaporkan penurunan signifikan pada tingkat hunian hotel selama kuartal I tahun 2025. Berdasarkan survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta, sebanyak 96,7 persen hotel mencatat penurunan okupansi.
Dari hasil survei tersebut, sebanyak 66,7 persen responden menyebut penurunan tertinggi terjadi pada segmen pasar pemerintahan. Hal ini diduga terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PHRI pun menyatakan kemungkinan akan melakukan PHK sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi pelaku industri perhotelan.